Kursi Tiga Camat dan 19 Lurah Jakarta Masih Kosong, Ini Kendalanya

Selasa, 1 Maret 2022 08:16 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyematkan tanda jabatan baru untuk pejabat eselon III - I di lapangan Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 25 Februari 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya mengatakan lambatnya proses pengisian jabatan lurah dan camat yang kosong karena terkendala Covid-19.

“Setiap bulan memang banyak yang pensiun dan proses pengisian pasti selalu diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tetapi terkendala banyak yang positif Covid-19,” kata Maria saat dihubungi Tempo, Senin, 28 Februari 2022.

Ia mengatakan setiap usulan dari SKPD untuk pengisian jabatan diproses untuk dibahas di dalam Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab). Rapat Baperjab ini harus dilakukan tatap muka secara terbatas dan tidak bisa melalui Zoom Meeting, maka prosesnya menjadi terhambat.

“Jadi belakangan ini sejak Desember sampai Februari belum ada pelantikan Eselon 3 dan 4 karena kendala itu,” tuturnya.

Maria mengatakan hingga Februari tercatat masih ada 19 posisi lurah dan tiga camat yang kosong di seluruh Jakarta. Namun, ia mengatakan proses pengisian jabatan sudah masuk proses Baperjab.

Advertising
Advertising

Biasanya kekosongan langsung diusulkan oleh SKPD dan terkait dengan SKPD lain. “Misalnya, kekosongan lurah diisi dengan perpindahan dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat atau ke Jakarta Pusat dan sebagainya, sehingga harus dibahas lintas SKPD,” katanya.

Setiap kali kekosongan posisi diusulkan oleh SKPD, selanjutnya akan ada mekanisme uji kompetensi dan lain-lain yang tidak memakan waktu sebentar. Maria tidak bisa memastikan berapa lama pengisian jabatan lurah atau camat karena harus melawati tahapan dimulai dari pengusulan oleh SKPD, kemudian dibahas dalam Baperjab, melakukan uji kompetensi, lalu diusulkan kepada Gubernur sampai rekomendasi jadwal pelantikan.

“Secara administrasi, pengisian kekosongan jabatan lurah atau camat itu membutuhkan surat keputusan dan berkoordinasi dengan SKPD terkait,” kata Kepala BKD DKI Jakarta itu.

Baca juga: Banyak Jabatan Lurah dan Camat Kosong di DKI, Gembong PDIP: Malu-maluin

Berita terkait

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

2 hari lalu

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

Pada 2021 lalu European Medicines Agency (EMA) telah mengungkap efek samping dari vaksinasi AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

3 hari lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

4 hari lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

4 hari lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

4 hari lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

4 hari lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

5 Perbedaan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan

7 hari lalu

5 Perbedaan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan

Ini perbedaan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan dilihat dari pengertian, tujuan, manfaat, kepesertaan, hingga besaran iuran.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

10 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

11 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

11 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya