TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Probowo mengira pemerintah DKI dapat bergerak cepat mengantisipasi kenaikan harga pangan dan kelangkaannya. Sebab, dia mengaku, telah mengingatkan pemerintah DKI untuk melakukan intervensi sejak Januari 2022.

"Namun tampaknya usul ini tidak digubris karena tampaknya masih sibuk urus kejar tayang balapan," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 8 Maret 2022.

Anggota Komisi B Bidang Perekonomian itu menuturkan pernah mengusulkan agar pemerintah DKI mengintervensi proses supply chain pangan. Kalau perlu, tutur dia, pemerintah daerah membangun green house untuk petani.

Cara itu dinilai dapat mencegah melambungnya harga pangan di Ibu Kota. Anthony mengingatkan agar penggunaan anggaran Rp 800 miliar untuk subsidi pangan dapat terealisasi dengan baik.

Politikus PSI itu menyinggung Pemprov DKI yang dinilai lebih fokus soal Formula E, ketimbang mengurusi lonjakan harga pangan. "Jangan giliran urusan kebutuhan primer lamban, tapi soal balapan yang kebutuhan tersier malah paling terdepan," ucap dia. "Memangnya masyarakat lapar bisa kenyang dengan balapan?"

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan mengatakan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID terus memantau fluktuasi harga pangan di Jakarta. Tugas pengamanan pasokan pangan di Jakarta, kata Anies, dibagi menjadi dua, yakni BUMD yang bertanggung jawab mengelola pasokan dan SKPD yang bertanggung jawab mengelola permintaan.

“Ketika demand dan supply terkendali, maka harga terkendali,” katanya.

Anies mengatakan ada pergeseran pasokan pangan baik karena efek domestik maupun mancanegara. Ia mengimbau masyarakat untuk memantau harga pangan di aplikasi Info Pangan Jakarta (IPJ) agar bisa mengetahui harga rata-rata di Jakarta sebelum membeli atau menjual.

Baca juga: DKI Siapkan Operasi Pasar Demi Kendalikan Harga Pangan Jelang Ramadan