Soal Sengketa Lahan dengan Sentul City, Warga Bojong Koneng: Kami Dirampok

Kamis, 17 Maret 2022 19:27 WIB

Warga Desa Bojong Koneng bertemu dengan Komisi Hukum DPR RI di desanya, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, terkait sengketa lahan dengan PT Sentul City. Kamis, 17 Maret 2022. TEMPO/M.A MURTADHO

TEMPO.CO, Bogor - Komisi Hukum DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, untuk menemui masyarakat yang sedang bersengketa lahan dengan PT. Sentul City Tbk. Kepada dewan, sejumlah warga mengeluarkan keluh kesahnya selama ini.

Perwakilan warga Bojong Koneng, Ato Sahrudin, mengatakan masyarakat desa telah menempati tanah itu selama puluhan tahun. Mereka meyakini lahan tidak bisa diperjualbelikan karena milik desa dan diperuntukkan bagi warga desa. “Lahan di sini ada garapan, Kas Desa, dan Sertifikat hak Milik. Kami bayar pajak setiap tahun, selama 50 tahun usia saya keluarga selalu bayar pajak," katanya di Bogor, Kamis, 17 Maret 2022.

Warga Bojong Koneng lainnya, Irfan, menuturkan selain sengkarut perebutan lahan, kerusakan lingkungan di wilayahnya pun tidak terhindarkan. Ia mengatakan saat ini banyak lahan hijau hilang akibat pembangunan yang dilakukan perusahaan. Penggusuran yang dilakukan pun menyebabkan beberapa lahan longsor dan berubah menjadi jurang.

Advertising
Advertising

Irfan menuturkan tanah yang dikuasai PT Sentul City merupakan milik warga. Beberapa bahkan digusur dengan dalih tidak memiliki sertifikat. Kepada dewan ia mengatakan sudah bingung harus mengadu ke siapa lagi. "Singkatnya kami dirampok, tapi negara tidak ada di sini, pak. Negara tidak hadir. Kami berharap hadirnya bapak-bapak ke sini, bisa menuntaskan permasalahan kami ini," katanya.

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI Adies Kadir mengatakan pihaknya akan menampung semua aspirasi warga yang sedang berkonflik dengan PT Sentul City ini. Setelah mendengar dan melihat langsung, kata dia, permasalahan yang dihadapi warga cukup banyak dan kompleks.

"Kasus di Bojong Koneng dan Cijayanti akan kami jadikan role mode, untuk penegakan hukum dalam kasus mafia tanah di seluruh Indonesia. Segera kami akan membuat Panja dan Pansus, berkoordinasi dengan komisi II serta Polri," kata Adies menjawab aspirasi warga.

Tanggapan PT Sentul City

Head Comunnication PT Sentul City, David Rizar Nugroho, menanggapi kunjungan Komisi III DPR RI itu. David mengatakan, Sentul City sudah bekerjasama dengan tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, dan Pengelolaan Pertanahan atau IP4P Kabupaten Bogor dan akan mewujudkan Kampung Hijau untuk 913 Warga asli Bojong Koneng dan Cijayanti.

"Jadi kami bakal melakukan penataan lahan seperti pemanfaatan, penataan, dan penguasaan lahan. Kami akan bangunkan perkampungan hijau untuk masyarakat sana yang berjumlah 913 orang," kata David di konfirmasi.

David mengatakan untuk proses hingga terbitnya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) perusahaan nya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor, sudah melalui proses yang legal dan semua prosedur telah dilalui sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Terkait kegiatan penataan lahan, Sentul City telah menempuh beberapa tahapan di antaranya yaitu pendataan bangunan-bangunan yang ada di hamparan sertifikat tanah perusahaan yang masuk dalam izin lokasi, masterplan, dengan menggunakan sosialisasi surat pemberitahuan, somasi (peringatan), di samping itu juga telah dilakukan dengan cara musyawarah,” kata David.

M.A MURTADHO

Baca juga: Resah Isu Penggusuran, Warga Bojong Koneng Ontrog Sentul City

Berita terkait

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

7 jam lalu

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

12 jam lalu

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

Politikus PDIP mengingatkan agar penambahan nomenklatur kementerian tidak sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik.

Baca Selengkapnya

Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

13 jam lalu

Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

Kursi anggota DPR Gerindra Jakarta berkurang dari 19 menjadi 14 kursi.

Baca Selengkapnya

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Viral Pungli di Tempat Wisata, Sandiaga Uno Tawarkan Solusi Ini

1 hari lalu

Viral Pungli di Tempat Wisata, Sandiaga Uno Tawarkan Solusi Ini

Menteri Sandiaga Uno mengatakan pelaku pungli harus mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

2 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

2 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

2 hari lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

2 hari lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

3 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya