TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan warga asli Bojong Koneng, Babakan Madang, menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Bogor kemarin. Mereka mengungkapkan kekecewaan atas pertemuan terdahulu antara Komisi III DPR RI dengan masyarakat yang memiliki lahan di desa tersebut.

"Sebagai warga pribumi kami kecewa dan merasa disingkirkan, karena kami tidak diberi kesempatan bicara saat pertemuan kemarin. Padahal, kemarin kami juga turut hadir dalam pertemuan itu," kata Koordinator aksi Acep Saripudin di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat, 18 Maret 2022.

Acep mengatakan, mereka tak diberi kesempatan berbicara dalam pertemuan dengan anggota Komisi Hukum DPR tersebut. "Kami sampaikan kekecewaan kami ini kepada DPRD Kabupaten Bogor untuk disampaikan ke DPR RI," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Hukum DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, untuk menemui masyarakat yang sedang bersengketa lahan dengan PT. Sentul City Tbk.

Acep mengatakan, saat itu yang diajak bicara kebanyakan bukan merupakan penduduk asli Bojong Koneng. Menurut dia, anggota dewan lebih banyak memberi kesempatan kepada warga pendatang yang menggarap lahan di wilayah mereka.

"Kami juga ingin menyampaikan aspirasi kami, terutama masalah sertifikasi lahan dan pembentukan tim panitia khusus. Kami ingin dilibatkan sebagai warga pribumi karena apapun yang terjadi di desa kami baik buruk tentu itu akan kami rasakan," kata Acep.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto kemudian menemui warga Bojong Koneng tersebut. Dia menyebut warga asli Bojong Koneng itu merasa kecewa dengan pertemuan bersama anggota DPR RI, kemudian mereka juga mendukung pemerintah desa melakukan inventarisasi, validasi, dan sertifikasi lahan.

"Mereka meminta pemerintah segera menerbitkan sertifikat lahannya dan terakhir meminta pemerintah mengusir para petani berdasi yang ada di wilayahnya," kata Rudy.

Baca juga: Soal Sengketa Lahan dengan Sentul City, Warga Bojong Koneng: Kami Dirampok

M.A MURTADHO