TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan Gubernur Anies Baswedan telah mengusulkan ke DPRD DKI Jakarta untuk persetujuan tarif integrasi agar bisa segera diterapkan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub).

“Prosesnya saat ini sedang dilakukan pembahasan secara intens dan maraton dengan Komisi B dan Komisi C DPRD DKI Jakarta,” kata Syafrin saat dihubungi, 22 Maret 2021.

Dia mengatakan tarif integrasi akan dibahas dalam rapat bersama Komisi C dan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu, 23 Maret 2022.

Menurut Syafrin, pada prinsipnya tarif integrasi tetap memberlakukan tarif yang sama ketika hanya menggunakan satu mode transportasi.

“Jika mereka menggunakan satu mode saja berarti bayar seperti biasa atau Rp 3.500, kemudian naik mode kedua, misalnya MRT, berarti bayar Rp 14 ribu sehingga pengguna bayar Rp 17.500,” kata Syafrin Liputo, 22 Maret 2022.

Dia mengatakan tarif integrasi yang diusulkan Gubernur Anies Baswedan akan memberikan manfaat potongan diskon menjadi Rp 10 ribu.

“Tentu dari sisi regulasi yang ada, begitu kita integrasikan, maka yang menerima manfaat itu seluruh masyarakat. Kami dorong masyarakat untuk mobilitas dengan layanan umum yang disediakan oleh Pemprov DKI,” kata Syafrin, ketika ditanya dampak tarif integrasi terhadap transportasi online.

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan mengusulkan rencana tarif integrasi tiga moda transportasi publik Jakarta: TransJakarta, MRT, dan LRT, dengan nilai maksimal Rp 10 ribu.

Syafrin membeberkan simulasi perhitungan pendapatan tiga BUMD yang terkoreksi alias minus apabila telah menerapkan tarif integrasi pada 2019-2021.

Pada 2019, pendapatan tiga BUMD DKI mencapai Rp 859,13 miliar dengan total 287,26 juta penumpang. Sementara realisasi public service obligation (PSO) atau subsidi tiket sebesar Rp 3,16 triliun. Jika diterapkan tarif integrasi JakLingko, maka pendapatan tiga perusahaan minus Rp 14,46 miliar.

Kemudian di 2020, pendapatan tiket tiga BUMD mencapai Rp 380,54 miliar dengan total 142,2 juta penumpang. Subsidi tiket yang dikucurkan pemerintah DKI naik menjadi Rp 3,59 triliun. Skema tarif integrasi juga akan menggerus pendapatan tiket, yakni minus Rp 6,48 miliar.

Dishub juga menghitung perkiraan pendapatan tiket tiga BUMD pada 2021. Jumlah penumpang tahun lalu hanya 131,82 juta, sehingga pendapatan tiket juga merosot menjadi Rp 292,23 miliar. Jika kala itu integrasi tiket sudah berjalan, tutur Syafrin, maka pendapatan tiket tiga BUMD minus Rp 4,84 miliar.

Syafrin meyakini jumlah penumpang atau ridership transportasi umum bakal meningkat setelah diterapkan tarif integrasi. Dia memperkirakan kenaikannya pada tahap awal menyentuh satu persen.

Dia melanjutkan, program ini memberikan kemudahan kepada penumpang untuk berpindah moda transportasi. Program tarif integrasi dianggap dapat memberikan pelayanan yang mementingkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan kesetaraan.

EKA YUDHA SAPUTRA | LANI DIANA WIJAYA

Baca juga: DKI Usulkan Tarif Integrasi Jaklingko Rp 10 Ribu untuk Transjakarta, MRT dan LRT