TEMPO.CO, Jakarta - Soal anggaran baju DPRD DKI senilai Rp 1,7 miliar kini menjadi sorotan. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengakui adanya anggaran untuk baju dinas itu. Tapi soal nilainya yang mencapai Rp 1,7 miliar, Gembong mengaku tak tahu.

"Kami enggak tahu, Rp 1,7 miliar untuk apa aja. Mesti tanya setwan (sekretariat dewan), alokasi anggaran itu untuk apa saja," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono seperti dikutip Antara, Rabu, 30 Maret 2022.

Lebih lanjut, Gembong menyebut terkait masalah anggaran yang diperuntukkan baju dinas anggota dewan memang ada, tapi yang lebih mengetahui adalah sekretariat dewan (setwan).

"Seingat saya ada. Tetapi, nominalnya saya tak tahu. Setwan tahu karena anggarannya di setwan," katanya.

Anggota Komisi A DPRD DKI ini merinci, baju yang biasa diberikan setiap tahunnya kepada anggota dewan merupakan baju yang biasa dipakai untuk kegiatan dinas dan bukan model safari.

"Baju yang kayak model-model bukan safari ya tapi ya untuk ke dinas, lapangan, misalnya kunjungan-kunjungan kerja, model-model seperti itu," tuturnya.

Kemudian, politikus partai berlambang banteng ini mengungkapkan, tak hanya baju dinas yang dibagikan setiap tahunnya, salah satunya juga jas sama pakaian dinas harian (PDH) dan juga baju adat Betawi.

"Kalau gak salah, itu dua jas sama pakaian dinas harian, tahun kemarin itu ada baju Betawi juga. Mungkin itu yang ada sarungnya segala, kalau gak salah," kata Gembong.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp1,7 miliar untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut DRPD DKI Jakarta tahun ini.

"Sekitar Rp16 juta dan ada PPN, keuntungan si tukang jahit," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono.

Baca juga: Heboh Anggaran Baju Dinas DPRD DKI Rp 1,7 M, Ketua Komisi A: Lima Potong Baju