TEMPO.CO, Jakarta - Pakar epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, mengatakan penerapan Pembelajaran Tatap Muka atau PTM 100 persen di Jakarta sudah sesuai karena kasus melandai. Tetapi, kata dia, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kapasitas kelas.

“PTM tentu harus dioptimalkan segera jika situasi melandai atau membaik, dan itu prinsip sangat mendasar dalam pengendalian pandemi,” kata Dicky Budiman saat dihubungi, 4 April 2022.

Namun ia mengatakan agar tidak mengartikan PTM 100 persen seperti membayangkan satu kelas diisi penuh, tetapi juga perlu ada pembatasan atau bergiliran.

“Sekolah harus tetap melakukan pembatasan atau penggiliran, atau membagi dua kelas, entah bagaimana strateginya menyesuaikan situasi setempat,” katanya.

Pasalnya, kata Dicky, meski kasus gelombang Omicron atau pasca-Omicron BA.1 sudah melandai, namun ada kekhawatiran adanya Omicron BA.2. Penetapan PTM 100 persen berarti menimbulkan potensi penularan di rumah dari anak.

“Para pelayan publik yang sebelumnya terlindungi dari Alfa, Delta, Omicron BA.1, sekarang tidak lagi karena sekolah buka,” katanya.

Dicky menyarankan agar mitigasi terus digalakkan dan sangat penting memastikan anak-anak divaksin penuh, kemudian kelompok rawan seperti warga lansia di atas usia 50 agar segera divaksin booster.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mengizinkan Pembelajaran Tatap Muka atau PTM 100 persen pada Jumat, 1 April 2021, setelah keluar Surat Edaran (SE) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Namun Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengatakan pembelajaran akan tetap dibatasi maksimal 6 jam per hari. Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD DKI Rany Mauliani mengingatkan agar sekolah memperhatikan sirkulasi udara dalam ruang kelas. Rany juga meminta Dinas Pendidikan mengevaluasi penerapan PTM 100 persen secara rutin.

Penerapan PTM 100 persen berdasarkan pertimbangan kondisi pandemi di Jakarta sudah menurun, dengan temuan kasus yang jauh berkurang dibandingkan puncak varian Omicron sebelumnya.

Baca juga: PTM 100 Persen, KPAI Minta DKI Evaluasi Penerapan Jaga Jarak