TEMPO.CO, Jakarta - Baliho raksasa menyindir soal jabatan 3 periode terpampang jelas di Jalan Margonda Raya tepatnya di simpang antara jalan menuju Universitas Indonesia dengan Jalan Kelapa Dua. Baliho itu dipasang oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“3 Periode? Boleh, asal jadi kepala desa,” tulis narasi dalam baliho tersebut dengan menampilkan sosok Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid, mengenakan kemeja putih sedang menggulung lengan layaknya gaya khas Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Jubir PKS Muhammad Kholid mengatakan baliho itu merupakan sindiran untuk pemerintah yang kerap membahas wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden 3 periode. “Wacana tunda pemilu dan perpanjangan jabatan presiden ini harus kita hentikan. Karena itu inkonstitusional, mematikan demokrasi, dan akan memantik instabilitas sosial-politik nasional." kata Kholid melalui keterangan pers yang diterima Tempo, Selasa 19 April 2022.

Kholid mengatakan hanya jabatan kepala desa yang bisa dipilih hingga 3 periode. Menurut dia, apabila masih ada yang menginginkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden maka lebih baik melamar sebagai kepala desa.

"Kalau masih ngotot mau perpanjangan jabatan presiden dan maunya konstitusional itu bisa saja. Caranya adalah jadi kepala desa. Itu bisa dipilih hingga 3 periode dan setiap periode masa jabatannya 6 tahun menurut ketentuan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," kata Alumnus Universitas Indonesia itu.

Kholid meyakini bahwa mayoritas kepala desa menolak ide penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden, "Yang dibutuhkan kepala desa itu kesejahteraan aparatur dan masyarakat desa. Bukan perpanjangan jabatan presiden" tutupnya.

Tegaskan Pemilu 2024 pada 14 Februari, Jokowi Berharap Tak Ada Lagi Spekulasi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas (Ratas) bersama para pejabat kementerian di Kabinet Indonesia Maju. Rapat tersebut membahas persiapan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024.

Jokowi meminta para menterinya agar menyampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sudah ditetapkan.

“Saya kira sudah jelas semuanya, sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan Pilkada pada November 2024,” ujar dia di rapat yang disiarkan virtual melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Ahad sore, 10 April 2022.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengatakan bahwa Pemilu dan Pilkada 2024 perlu dijelaskan kepada masyarakat agar tidak lagi muncul spekulasi-spekulasi yang beredar saat ini, seperti pemerintah berupaya melakukan penundaan Pemilu, atau perpanjangan masa jabatan presiden.

“Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan Pilkada dilaksanakan nanti di November 2024. Sudah jelas semuanya,” katanya.

Selain itu, Jokowi juga menegaskan bahwa proses tahapan Pemilu akan dimulai nanti di pertengahan Juni. “Sudah dimulai, karena memang ketentuan undang-undangnya memang 20 bulan sebelum pemungutan suara,” tutur dia.

Penyataan Jokowi ini mempertegas bahwa dirinya tidak setuju dengan penundaan pemilu.

Sebelumnya, isu penundaan Pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi 3 periode ini dipantik oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang menyebutkan dunia usaha menghendaki Pemilu diundur hingga 2027.

Kemudian hal itu disambut sejumlah pimpinan partai politik seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang kini juga menjabat sebagai Menko Perekonomian, serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (PAN). Mereka juga menggembar-gemborkan penundaan pemilu.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Baca juga: Isu Jokowi 3 Periode, Mahfud MD: Wacana Politik Tak Akan Dihambat