TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh dan beberapa aliansi buruh se Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi atau Jabodetabek menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Unjuk rasa itu dilakukan dalam memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2022.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyampaikan bahwa aksi ini terbatas karena menjelang lebaran. "Kami lakukan pada 1 Mei dengan jumlah yang terbatas karena besok kemungkinan menjelang lebaran," kata dia di depan Gedung KPU pada Ahad 1 Mei 2022.

Said Iqbal menyatakan acara tersebut juga melibatkan 4 konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia, yaitu KSPI, KSSI, KASBI, dan KPBI. Pada gelaran ini hadir pula Serikat Petani Indonesia, Buruh Migran, Forum Guru Honorer dan beberapa gerakan elemen sosial lainnya.

"May Day pada hari ini sengaja dilakukan di KPU karena bagi buruh, petani, nelayan guru honorer, dan kelas pekerja lainnya, Pemilu 24 Februari 2024 menjadi penting. Kami kaum buruh ingin memastikan bahwa wakil-wakil yang terpilih di Pemilu 2024 nanti baik legislatif maupun eksekutif terutama presiden adalah orang-orang yang punya keberpihakan pada kelas pekerja atau kaum buruh," kata Said Iqbal.

Said Iqbal berharap KPU dapat menanggapi beberapa isu yang disampaikan oleh kaum buruh.

"Pertama pemilu jurdil, pemilu yang tidak jujur dan adil akan menghasilkan anggota legislatif DPR, DPD, DPRD yang tidak akan berpihak pada kaum terpinggirkan atau kaum buruh, oleh karena itu dibutuhkan pemilu jurdil," kata dia.

<!--more-->

Yang kedua, Said menyampaikan menolak politik uang. Partai Buruh dan organisasi serikat pekerja ingin menyampaikan dalam kesempatan ini tidak setuju dengan slogan, "ambil uangnya, jangan pilih orangnya".

"Itu adalah mendidik korupsi. Sifat koruptif kepada rakyat dan kaum Buruh. Partai Buruh bersama organ Serikat Buruh akan mengkampanyekan tolak politik uang. kuncinya ada di KPU," ungkapnya.

KPU menurut Said harus berani mendiskualifikasi partai politik jika ditemui politik uang di dalam pemilu. Pemilu yang menggunakan politik uang akan menghasilkan pemerintahan yang koruptif. Hingga muncul produk undang-undang yang koruptif pula.

Yang ketiga, Said ingin memastikan dan meminta KPU agar jangan menggeser lagi pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024.

"Kedatangan Partai Buruh bersama organ serikat buruh justru ingin mendukung KPU. Mendukung Komisioner KPU harus berani, tidak boleh berasa dalam tekanan ketika mengambil keputusan untuk melaksanakan pemilu yang jurdil," ujar dia.

Selain itu, Said juga menyampaikan tuntutan mengenai harga bahan pokok dan bahan bakar yang naik. Kenaikan harga itu disampaikan oleh Said telah mencekik kaum buruh.

"Kita minta turun harga-harga bahan pokok, tolak kenaikan harga BBM Pertalite dan LPG 3 kg," kata dia.

Partai Buruh juga menyampaikan penolakan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Jika tidak ditanggapi ia menyampaikan akan mengerahkan massa buruh dan elemen masyarakat dengan lebih besar. "Kami akan mengorganisir pemogokan nasional bila dipaksakan omnibus law dibahas ulang," ungkapnya.

Baca juga: Gelar Aksi Lagi 14 Mei, Said Iqbal Klaim Bakal Diikuti Ratusan Ribu Buruh