TEMPO.CO, Depok - Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengatakan tidak mau ambil pusing soal mosi tidak percaya yang diajukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Soal mosi tidak percaya anggota Dewan ya, kami sebagai eksekutif tidak menanggapi ya," kata Imam kepada wartawan, Rabu 11 Mei 2022.

Pria yang biasa disapa IBH ini mengatakan siap bertemu dengan anggota DPRD jika ada masalah. "Kalau mereka mau membuat surat, kita akan balas dengan surat. Kalau mereka mau ketemu, kita akan ketemu," kata Imam Budi Hartono.

Menanggapi tuduhan DPRD Kota Depok soal Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang disebut tidak orisinil, Imam mengatakan, sejauh ini pemerintah kota telah berupaya semaksimal mungkin. Pemerintah Depok berusaha menjangkau masyarakat miskin yang tak tersentuh bantuan pemerintah pusat dengan memberikan KDS.

"Karena ini program tambahan saja, kalau pusat kan ada PKH itu 200 ribuan, kita bagi keluarga yang belum dapat PKH itu kita tutupin dari KDS. Hanya 2.000 jadi nggak banyak memang," kata Imam.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditangani Kementerian Sosial.

Imam menjelaskan, pemerintah kota Depok terbuka dengan masukan masyarakat apabila di lapangan ditemukan bantuan yang tidak tepat sasaran.

"Kalau ada penerima bantuan, dia nggak miskin maka silakan diadukan, nanti kami akan cabut. Jadi syaratnya adalah miskin," ujarnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Kota Depok beramai-ramai menggugat dan memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah setempat. Alasannya, Pemkot Depok dinilai tidak serius dalam menjalankan roda pemerintahan, dan hanya mementingkan segelintir golongan. Salah satunya soal program KDS.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Baca juga: DPRD Depok Ajukan Mosi tidak Percaya ke Wali Kota, Singgung Dugaan Nepotisme