TEMPO.CO, Jakarta - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, PT Transjakarta, tengah menjajaki kerja sama dengan sejumlah perusahaan asing demi merealisasikan seluruh armadanya menggunakan bus listrik pada 2030. Transjakarta juga memastikan, bus listrik produksi perusahaan dalam negeri juga akan dilibatkan.

Pada Jumat, 13 Mei 2020, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria telah menerima perwakilan dari Karsan, produsen mobil listrik asal Turki di Balai Kota Jakarta. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Transjakarta dengan produsen bus berbasis listrik, Switch Mobility Limited di London pada Jumat, 13 Mei 2022 sore waktu setempat.

Kepala Departemen Komunikasi Korporasi dan CSR PT Transjakarta Iwan Samariansyah mengatakan, sebetulnya tidak hanya dua perusahaan itu yang telah diajak kerja sama dengan Transjakarta untuk pengadaan bus listrik. BYD asal Cina bahkan telah terlebih dahulu memasok 30 bus listrik ke Transjakarta.

"Ada banyak perusahaan sih penjajakannya. Setidaknya ada BYD (Tiongkok), Higer Samsung (Korea Selatan), Karsan (Turki) dan Switch Mobility (Inggris). Ada juga Skywell juga dari Tiongkok," kata dia saat dihubungi, Ahad, 15 Mei 2022.

Tapi, untuk bisa sampai pada kesepakatan kerja sama pengadaan, Iwan menjelaskan, ada proses yang harus dilalui para produsen sehingga tidak semuanya akan menjadi pemasok bus listrik serta perangkat pendukung lainnya. Di antaranya, produsen harus lolos tahapan uji coba yang telah ditetapkan Transjakarta.

"Uji coba meliputi daya tahan baterai, kesesuaian antara spesifikasi dengan fakta di lapangan, ketahanan saat bus kosong serta berpenumpang, dan sebagainya. Termasuk saat masuk dalam genangan air," ucap Iwan.

Setelah lolos uji coba dan mendapatkan rekomendasi, bus listrik produksi perusahaan-perusahaan itu akan ditawarkan Transjakarta ke operator bus yang telah bekerja sama dengan perusahaan selama ini. Contohnya adalah Mayasari Bakti yang sudah mengoperasikan 30 unit bus listrik. "Proses penetapan rute bus yang dilayani oleh bus listrik berdasarkan kebutuhan pelanggan. Yang menetapkan izin trayek dan tarif adalah Dishub," ujar Iwan.

Akan tetapi, dia menyatakan, untuk memenuhi 10.047 armada bus Transjakarta yang seluruhnya bus listrik pada 2030, tidak hanya akan diisi oleh perusahaan asing saja, melainkan juga perusahaan dalam negeri. Iwan mengatakan, perusahaan dalam negeri juga harus lolos uji coba yang telah ditetapkan.

"Tidak semuanya asing, ada pula yang dari dalam negeri. Diperlakukan sama, prosedurnya tetap ada uji coba atas produk bus listrik dalam negeri, misalnya MAB (PT Mobil Anak Bangsa) yang juga lulus uji coba," kata Iwan.

Baca juga: Butuh Rp 33 Triliun Agar Seluruh Armada Transjakarta Gunakan Bus Listrik