TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua II Bidang Distribusi dan Pendayagunaan Baznas (Bazis) DKI Jakarta, Saat Suharto Amjad, memastikan pihaknya tidak bekerja sama dengan Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk pendistribuasian daging kurban tahun ini. “Tidak ada,” ujar dia saat dihubungi wartawan pada Rabu, 6 Juli 2022.

Sebelumnya, Saat mengakui bahwa pihaknya memang pernah melakukan kerja sama dengan lembaga filantropi itu kini ditengarai menggunakan dana umat untuk kepentingan pribadi para petingginya itu. Menurut catatannya, kerja sama dilakukan dua kali pada tahun 2019.

“Sejak tahun 2019, kami dua kali bekerja sama dengan ACT dengan melalui MoU antara Baznas (Bazis) dan disaksikan Pemprov DKI,” kata Saat.

Menurut dia, selain dengan ACT, kerja sama saat itu juga dilakukan dengan dua lembaga lainnya yakni Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat. Bentuk kegiatannya adalah pertama penyaluran buka puasa bersama di kampung kumuh.

Kerja sama kedua untuk penyaluran hewan kurban berupa masakan jadi pada Dapur Qurban 2019 di Monas. Saat itu ACT yang membawa food truck dan masakan dibagi langsung, sedangkan Rumah Zakat membagi dalam bentuk kaleng.

Kemudian, Saat melanjutkan, tahun berikutnya karena terkendala pandemi Baznas tidak ada kegiatan tersebut, termasuk tahun ini. “Tidak ada kerja sama,” tutur Saat menegaskan.

Wagub Riza Patria: Bukan Pemprov DKI yang kerja sama dengan ACT, tapi Baznas

Sebelumnya, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI tidak pernah bekerja sama dengan Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Dia mengatakan yang bekerja sama dengan ACT adalah Baznas.

“Jadi untuk ACT perlu kami sampaikan, ACT itu tidak ber-MoU dengan Pemprov, ACT itu kerja samanya dengan Baznas setahu saya,” ujar dia di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 6 Juli 2022.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, masalah internal di ACT tidak ada hubungannya dengan Pemprov DKI. Menurut dia, Pemprov DKI bila melakukan kerja sama dengan pihak ketiga akan tetap melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan.

“Itu masalah di internal ACT, dan tidak terkait dengan Pemprov,” katanya.

Kendati pengelolaan dana umat oleh ACT ditengarai bermasalah, Wagub DKI Riza tetap mendorong pihak swasta atau pihak ketiga tetap bisa bekerja sama dan membangun Jakarta yang baik, agar maju kotanya dan bahagia warganya.

Riza juga memastikan Pemprov DKI tidak bekerja sama dengan ACT dalam pendistribusian daging kurban tahun ini. “Ya kurban juga bukan dengan Pemprov, itu kolaborasinya dengan yang lainnya.”

Isu penyelewengan dana oleh ACT tersebut berhembus melalui laporan Majalan Tempo edisi 2 Juli 2022. Dalam laporannya berjudul ‘Kantong Bocor Dana Umat’, Tempo menyajikan pelbagai tulisan hingga informasi soal jumlah dana yang ACT kumpulkan, pengelolaannya hingga kebocoran di sana.

Wagub DKI Riza bilang kerja sama ACT selama ini tak bermasalah

Sebelumnya, Wagub DKI Riza Patria membenarkan bahwa Pemprov DKI beberapa kali melakukan kerja sama dengan pihak swasta, termasuk ACT. “Karena Jakarta ini kan selalu berkolaborasi bersinergi dengan semua pihak termasuk pihak ketiga swasta, komunitas, penggiat, dan sebagainya,” ujar dia di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin, 4 Juli 2022.

Namun, kata politikus Partai Gerindra itu, selama ini kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan ACT tidak ada masalah alias baik-baik saja. Ihwal dugaan penyelewengan dana oleh pimpinan ACT, Pemprov DKI Jakarta akan melihat lebih dulu ke depannya seperti apa masalahnya.

“Kami tentu akan melakukan evaluasi semuanya, sejauh mana masalahnya sesungguhnya nanti akan ditangani pihak terkait,” tutur Riza.

Wagub Riza memastikan bahwa hubungan Pemprov DKI dengan ACT tidak bermasalah, termasuk pelaksaan kurban yang dilakukan tahun lalu. “Kalau ada masalah itu urusan ACT dengan yang lain, ya, yang penting selama ini dengan DKI Jakarta dengan Pemprov berhubungan baik tidak ada masalah,” kata dia.

Baca juga: Wagub Riza Patria: Bukan Pemprov DKI yang Kerja Sama dengan ACT, Tapi Baznas