Pemprov DKI Ungkap Alasan Ali Sadikin dan Si Pitung Belum Jadi Nama Jalan atau Gedung

Selasa, 19 Juli 2022 15:59 WIB

Warga memasuki cagar budaya Legenda Betawie, Rumah Si pitung di kawasan Marunda, Jakarta Utara, 19 Juli 2015. Rumah Pitung merupakan salah satu kebudayaan Betawi. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Kebudayaan DKI Iwan Henry Wardhana menjelaskan alasan Ali Sadikin dan Si Pitung belum dijadikan nama jalan atau gedung di Jakarta. Menurut dia, nama para tokoh itu masih dipertimbangkan karena bukan hanya Dinas Kebudayaan DKI saja yang melakukan pembahasan.

“Itu mesti dipertimbangkan, bukan belum, kan dibahasnya bukan di saya saja, itu harus diperhatikan usulan dari sana. Artinya termasuk ke dalam pembahasan,” ujar dia kepada wartawan pada Selasa, 19 Juli 2022.

Nama Si Pitung memang ada dalam usulan, tapi tidak ada di Surat Keputusan. Iwan mengatakan nama pendekar Betawi itu akan masuk ke pembahasan perubahan nama jalan Jakarta selanjutnya.

Pemerintah Provinsi DKI kini sedang membahas kelanjutan perubahan nama jalan di beberapa titik yang akan menjadi tahap kedua. Perubahan nama jalan ini akan diperluas dengan mengambil nama tokoh nasional.

“Masih proses pembahasan dengan tim. Kalau kami mengikuti saja, kalau Pak Gub akan ada periode berikutnya yang lebih baik dari sisi dari penokohan terutama tokoh nasional atau pergerakan kemerdekaan Indonesia,” kata Iwan.

Advertising
Advertising

Menurut Iwan, Pemprov DKI akan menyasar nama jalan besar dan panjang. Nama tokoh yang akan dipakai bergantung pada kriteria seperti harus seirama dengan tema tokoh dan sejarah tempat itu.

“Sebagai bahan pembahasan saja, saya dengan kawan-kawan juga harus melibatkan banyak pihak sejarawan. Tentu saja orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan di bidang sejarah,” tutur dia.

Untuk jumlah usulannya, kata Iwan, pihaknya masih menggodok jumlah nama dan jalan, karena bukan dari pihak Dinas Kebudayaan saja. “Saya hanyalah salah satu dari anggota tim yang dapat memberikan masukan, kira-kira tokoh mana yang paling pas,” katanya.

Iwan mencontohkan ada Jalan Menteng misalnya, atau jalan dengan nama buah, menurutnya akan lebih bagus jika diganti dengan nama yang bisa dimuliakan. Sehingga Jakarta sebagai world of city literature bisa memberikan pembelajaran, dana nama jalannya bisa diketahui banyak orang.

Menurut Iwan, beberapa nama jalan yang panjang juga akan dipangkas. Misalnya, Jalan Daan Mogot yang cukup panjang akan dipangkas menjadi beberapa nama jalan tanpa menghilangkan Daan Mogot-nya. “Mungkin ada jalan besar lain, itu masih dalam tahap pembahasan.”

Nama mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin diusulkan sebagai nama jalan oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Politisi PDIP itu mengingatkan bahwa usulan penamaan Jalan Ali Sadikin telah disampaikannya secara resmi saat menggelar rapat paripurna istimewa peringatan HUT DKI Jakarta ke-494 tahun lalu. Saat itu, ia meminta agar nama eks Gubernur DKI Jakarta itu diabadikan di jalan sekitar kawasan Kebon Sirih.

Adapun Jalan Kebon Sirih terbentang dari perempatan Jalan Abdul Muis sampai perempatan Jalan Menteng Raya, seberang Tugu Tani, Jakarta Pusat. Selain nama jalan, Prasetyo juga saat itu menyarankan agar nama Ali Sadikin diabadikan di gedung Blok G Pemprov DKI Jakarta dengan nama Graha Ali Sadikin, Pendopo Ali Sadikin, atau Beranda Ali Sadikin.

Baca juga: Ali Sadikin Tak jadi Nama Jalan Baru, Ketua DPRD DKI: Anies Baswedan Tak Boleh Lupakan Jasanya

Berita terkait

Pemprov DKI Jakarta Raih Penghargaan Pembangunan Daerah 2024

1 hari lalu

Pemprov DKI Jakarta Raih Penghargaan Pembangunan Daerah 2024

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berhasil meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024, dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

9 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

12 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

18 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

21 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

22 hari lalu

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan publik optimal setelah libur lebaran, pegawai sudah masuk seperti biasa.

Baca Selengkapnya

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

23 hari lalu

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

WFH hanya diberlakukan bagi ASN yang pekerjaannya dapat dilakukan secara digital, kecuali untuk sektor esensial seperti layanan kesehatan dan keamanan

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

54 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

54 hari lalu

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi anggaran yang dialokasikan untuk KJMU.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

55 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

DPRD DKI Jakarta menyoroti dampak penghapusan data penerima KJMU terhadap kekhawatiran putus kuliah bagi mahasiswa.

Baca Selengkapnya