TEMPO.CO, Jakarta - Polda Metro Jaya saat ini tengah mengusut penemuan bantuan sosial atau beras bansos presiden yang dikubur di Sukmajaya, Depok. Pihak jasa ekspedisi JNE pun telah dimintai keterangan pada Senin 1 Agustus 2022.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan menjelaskan kasus ini bermula saat JNE menjalin kerja sama dengan PT DNR untuk menyalurkan paket bantuan tersebut sejak 2020. Total dari hasil kesepakatan itu JNE menyalurkan paket bansos sebanyak ratusan ribu ton.

"JNE kerjasama dengan vendor PT DNR. DNR ini selaku pemegang distribusi beras bansos dari pemerintah kepada masyarakat yang berhak menerimanya untuk wilayah Depok pada 2020," kata Zulpan saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Selasa 2 Agustus 2022.

Zulpan mengatakan belum dapat memastikan jumlah pastinya dari bantuan yang seharusnya dibagikan ke masyarakat. Alasannya pihak JNE belum dapat memperlihatkan dokumen kesepakatan itu.

"Jumlah beras yang dikirim JNE dalam kontrak dari PT DNR sebagai pemenang kontrak dari pemerintah, berdasarkan hasil pemeriksaan hari ini sekitar ratusan ribu ton, kami belum sampaikan detailnya," kata Zulpan.

Zulpan menuturkan paket bansos itu sebelumnya disimpan di gudang Bulog di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur. Saat hendak menyalurkannya, pihak JNE mengalami gangguan dalam perjalanannya hingga rusak. Kerusakan tersebut disampaikan Zulpan dikarenakan hujan deras.

"Pada saat ambil beras di Pulogadung ini mengalami gangguan dalam perjalanan yaitu akibat hujan deras sehingga beras ini dikatakan dalam kondisi rusak," katanya.

Pihak JNE, ucap Zulpan, mengaku telah mengganti paket bantuan sosial tersebut. Karena merasa paket bansos yang rusak itu telah menjadi miliknya, mereka pun menguburnya.

Sebelumnya, warga Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, dihebohkan dengan penemuan paket sembako bantuan Presiden yang diduga dikubur/dipendam. Bantuan sosial ini disebut-sebut bekerja sama dengan salah satu perusahaan ekspedisi.

VP of Marketing JNE, Eri Palgunadi, tak menampik pemendaman paket Banpres berada di Depok. Alasannya, barang itu rusak.

Eri mengatakan pemendaman beras bantuan presiden yang rusak itu sudah sesuai SOP serta memastikan tidak melakukan pelanggaran. "Sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati dari kedua belah pihak,” ujar Eri lewat keterangan resminya.

Baca juga: Beras Bansos Jokowi Dikubur di Depok, Ini Penjelasan Lengkap JNE