Besok Tim Penyidik Polda Metro Cek ke Lokasi Tempat Bansos Presiden Dikubur

Selasa, 2 Agustus 2022 20:33 WIB

Warga berdiri di dekat lokasi penemuan barang diduga bansos presiden di kawasan Kampung Serab, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, Minggu, 31 Juli 2022. Lokasi tersebut kini dikelilingi garis polisi. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan menyatakan tim penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya besok akan turun ke lapangan mengecek lokasi tempat bansos presiden dikubur. .

"Kami akan mengundang media termasuk dari Kementerian Sosial (Kemensos), kemudian dari Bulog. Penyidik dari Polda yang sudah ambil penanganannya besok kita sama-sama dengan media, serta saya juga ikut untuk melihat lokasi sebenarnya, bagaimana sih penimbunan beras itu," kata Zulpan, Selasa, 2 Agustus 2022.

Zulpan memastikan dalam penyelidikan kasus ini, Polda Metro Jaya akan bekerja untuk membuat kasus ini menjadi terang benderang. Apalagi Kapolda Metro Jaya pun telah memberikan perhatian dengan dibentuknya tim khusus untuk mengungkap fakta-fakta dalam kasus penimbunan sembako bansos tersebut.

"Tentunya kita akan mengungkap persoalan yang sebenarnya, karena dalam hal ini jumlah beras yang harus disalurkan kepada masyarakat yang sebenarnya wajib atau berhak menerima itu kan ratusan ribu ton," ucap Zulpan.

Zulpan mengatakan, saat ini telah dilakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak terkait beras bansos yang ditemukan terkubur tersebut. "Hari ini sudah dilakukan administrasi penyelidikan. Artinya, berkas ini diserahkan ke Polda Metro, tapi bukan ditarik ya," tutur Zulpan.

Awal mula bansos presiden ditemukan ditimbun di dalam tanah

Advertising
Advertising

Kasus paket-paket bansos Jokowi yang dikubur ini viral dalam sebuah video yang tersebar di media sosial. Seorang warga bernama Rudi Samin memperoleh informasi dari mantan pegawai JNE soal adanya penimbunan paket bansos di sekitar gudang JNE.

Rudi bahkan sampai mengerahkan ekskavator untuk mencari paket-paket bansos yang katanya dikubur di sana. Perlu tiga hari hingga ia menemukan karung-karung beras bertuliskan bantuan presiden itu.

Bukan bansos Kemensos

Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam Kementrian Sosial, Mira Riyati Kurniasih, pejabat Kementerian Sosial yang diperiksa polisi menyatakan kementerian tidak tahu-menahu adanya kerja sama antara Bulog dengan JNE ihwal paket bantuan sosial.

"Kemensos menurut keterangan yang bersangkutan (Riyati) tidak mengetahui terkait kerjasama Bulog dengan vendor yaitu PT DNR apalagi dengan JNE," kata Kabid Humas Polda Metro Kombes Endra Zulpan saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Senin 1 Agustus 2022.

Hari ini, Inspektur Jenderal Kementerian Sosial RI, Dadang Iskandar menyatakan beras bansos yang ditimbun di areal gudang PT JNE di kawasan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, bukan disalurkan oleh Kementerian Sosial.

“Diduga bukan, karena kita tidak melakukan kerjasama dengan pihak JNE,” kata Dadang saat meninjau lokasi, Selasa 2 Agustus 2022.

Dadang mengatakan, bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial disalurkan melalui Bulog, dan Bulog bekerjasama dengan PT. SSI, bukan melalui JNE.

“Mungkin SSI disubkan lagi dengan JNE ya itu yang kita tidak paham, artinya untuk penyaluran ini kami sih memberikan suatu penekanan diduga ini bukan barang punya Kemensos,” kata Dadang.

Beras bansos rusak diperjalanan saat diambil dari gudang Bulog

Berdasarkan pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya, diketahui bahwa puluhan paket beras bansos Jokowi ditimbun dalam tanah karena kondisnya yang rusak.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan paket bansos yang hendak dibagikan itu semula disimpan di gudang Bulog di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur.

Saat pihak JNE mengambil paket bansos dari gudang Bulog di Pulogadung, mengalami gangguan dalam perjalanannya hingga kondisi paket bansos beras itu rusak. Kerusakan tersebut, menurut penjelasan JNE, seperti yang disampaikan Zulpan dikarenakan hujan deras.

"Pada saat ambil beras di Pulogadung ini mengalami gangguan dalam perjalanan yaitu akibat hujan deras sehingga beras ini dikatakan dalam kondisi rusak," kata Zulpan, Senin, 1 Agustus 2022.

Karena kondisi paket bansos rusak, kata Zulpan, pihak JNE langsung mengganti paket bantuan sosial tersebut. Mengapa pihak JNE yang harus mengganti? Karena merasa paket bansos yang rusak itu telah menjadi milik perusahaan kurir tersebut, hingga mereka memutuskan untuk menguburnya.

JNE digandeng PT DNR untuk menyalurkan bansos presiden

Zulpan menerangkan JNE menjalin kerjasama dengan PT DNR untuk menyalurkan paket bantuan sosial tersebut pada 2020.

"JNE kerjasama dengan vendor PT DNR. DNR ini selaku pemegang distribusi beras bansos dari pemerintah kepada masyarakat yang berhak menerimanya untuk wilayah Depok pada 2020," kata Zulpan.

PT DNR, lanjut Zulpan, kemudian menjalin kerjasama dengan JNE untuk menyalurkan bansos untuk wilayah Depok. Total dari hasil kesepakatan itu JNE menyalurkan ratusan ribu ton paket bansos.

Namun polisi, kata Zulpan belum dapat memastikan jumlah pastinya dikarenakan pihak JNE belum dapat memperlihatkan dokumen kesepakatan itu.

"Jumlah beras yang dikirim JNE dalam kontrak dari PT DNR sebagai pememang kontrak dari pemerintah, berdasarkan hasil pemeriksaan hari ini sekitar ratusan ribu ton, kami belum sampaikan detailnya," kata Zulpan.

JNE nyatakan sudah sesuai prosedur

VP of Marketing JNE Eri Palgunadi menklarifikasi soal paket bansos yang dikubur di Depok. Ia menyebutkan JNE selalu mematuhi dan mengikuti peraturan yang berlaku serta selalu menjalankan standar operasi yang berlaku di perusahaan dengan sebaik mungkin.

"Terkait dengan pemberitaan temuan beras bantuan sosial di Depok, tidak ada pelanggaran yang dilakukan, karena sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati dari kedua belah pihak," kata Eri dalam keterangan resmi, Ahad, 31 Juli 2022.

Eri memastikan bahwa JNE selalu berkomitmen untuk mengikuti segala prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku apabila diperlukan. "Besar harapan kami penjelasan dan klarifikasi ini menjadi informasi bermanfaat agar tidak terjadi kesalahpahaman atas hal yang terjadi tersebut," tuturnya.

Penjelasan Bulog

Bulog menjelaskan pihak ketiga yang menjadi penyalur paket bansos bantuan presiden telah mengganti paket bansos yang rusak dengan cara membeli sebagai pengganti.

"Pihak ketiga segera menghubungi BULOG untuk membeli beras pengganti agar segera diantar kepada warga penerima," kata Sekretaris Perusahaan Perum BULOG Awaludin Iqbal dalam keterangannya hari ini, Selasa, 2 Agustus 2022.

Ia memastikan warga penerima telah menerima paket bansos dengan beras berkualitas baik dan diterima dengan baik. Adapun soal beras yang rusak tersebut menjadi tanggungjawab pihak ketiga, dan bukan lagi menjadi tanggungjawab BULOG

Baca juga: Pejabat Kemensos Datangi Lokasi Penimbunan Beras Bansos di Depok

Berita terkait

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

2 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya

Harga Gabah Anjlok, Kemendag: Gara-gara Panen Raya

4 hari lalu

Harga Gabah Anjlok, Kemendag: Gara-gara Panen Raya

Harga gabah anjlok menjadi Rp 4.500 per kilogram. Kemendag sebut gara-gara panen raya.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

4 hari lalu

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

Hakim MK Saldi Isra dalam dissenting opinion sebut 7 daerah harusnya pemungutan suara ulang. Berapa suara Prabowo-Gibran di tempat itu?

Baca Selengkapnya

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

4 hari lalu

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

5 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

5 hari lalu

Terpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

Berita terpopuler: Prabowo-Gibran diharap bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi usai dilantik, pendaftaran CPNS 2024 dibuka.

Baca Selengkapnya

Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

5 hari lalu

Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

Kepala Eksekutif OJK Friderica Widyasari Dewi memberikan sejumlah tips yang dapat diterapkan oleh ibu-ibu dalam menyikapi isi pelemahan rupiah.

Baca Selengkapnya

Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah, Jika Diminta

5 hari lalu

Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah, Jika Diminta

Bulog mengaku siap jika diminta pemerintah menjadi off-taker gabah dari kerjasama pertanian Indonesia dan Cina

Baca Selengkapnya

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

6 hari lalu

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

Ganjar Pranowo, mengatakan, hakim MK tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 terurama soal bansos

Baca Selengkapnya