TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto memastikan tidak ada Peraturan Daerah (Perda) baru setelah Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) dicabut. Alasannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menetapkan regulasi baru soal tata ruang.

Regulasi tersebut berupa Peraturan Gubernur DKI Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR-WP) DKI. Anies berhak menerbitkan Pergub tata ruang tanpa menunggu pembaruan Perda 1/2014 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Karena paradigmanya, UU Cipta Kerja ini tsunami regulasi. Paradigma Perda turun menjadi Perkada (Peraturan Kepala Daerah)," kata dia di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Agustus 2022.

UU Cipta Kerja telah mengubah format kebijakan RDTR-PZ DKI. Undang-undang ini menyebutkan, kebijakan tata ruang cukup diatur dalam peraturan kepala daerah. Salah satu bentuk Perkada adalah Pergub.

Untuk itulah, Anies meminta Perda 1/2014 dicabut agar tidak ada aturan RDTR-PZ yang tumpang tindih. Dia menyerahkan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR-PZ pada Senin, 1 Agustus 2022.

Heru menyampaikan penetapan Perkada adalah kewenangan mutlak gubernur. Maka dari itu, eksekutif tak perlu meminta persetujuan DPRD DKI atas diterbitkannya Pergub tata ruang.

Saat ini pemerintah DKI memiliki dua regulasi tentang tata ruang, yakni Perda 1/2014 dan Pergub 31/2022. Heru berujar tak boleh ada dua aturan, sehingga Perda harus dicabut.

Pemerintah DKI Jakarta hingga kini masih mengacu pada Perda 1/2014 untuk urusan perizinan, meski Pergub 31/2022 sudah berlaku sejak 27 Juni 2022. Dalam pemerintahan, kedudukan Perda lebih tinggi ketimbang Pergub. "Karena ada dua aturan, berarti yang dipakai yang tinggi," ucap dia.

Baca juga: DPRD DKI Tunda Pembahasan Raperda Pencabutan Perda Tata Ruang