DPRD DKI Tunda Pembahasan Raperda Pencabutan Perda Tata Ruang

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 1 Agustus 2022. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menunda pembahasan Raperda Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR-PZ atau Perda Tata Ruang. Ketua Bapemperda DPRD Pantas Nainggolan mengatakan rapat akan dilanjutkan pada Senin, 15 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB. 

"Rapat diskors dan kita lanjutkan pada Senin," kata dia saat rapat berlangsung di Gedung DPRD DKI, Rabu, 10 Agustus 2022. 

Hari ini Bapemperda DPRD menggelar rapat pembahasan Raperda tentang Pencabutan Perda 1/2014. Perda itu mengatur tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ). 

Perda ini perlu dicabut lantaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan regulasi baru soal tata ruang. Aturan termutakhir itu tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR-WP) DKI.

Dalam rapat hari ini, anggota Bapemperda Mayjen TNI (Purn) Ferrial Sofyan mempersoalkan penerbitan Pergub 31/2022 tanpa pencabutan Perda 1/2014 terlebih dulu. 

Dia juga meminta pemerintah DKI melalui Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI menunjukkan isi Pergub 31/2022 kepada dewan. Ferrial ingin memastikan isi Pergub tidak menyimpang dari hasil pembahasan eksekutif dan DPRD. 

"Kalau berubah kami tidak setuju, tapi kalau tidak ada perubahan dari apa yang kami bahas, oke aja. Kita harus win-win lah," terang politikus Partai Demokrat ini.

Untuk itulah, pembahasan Raperda Pencabutan Perda Tata Ruang ditunda. Bapemperda DPRD meminta pemerintah DKI memaparkan isi Pergub, baru diputuskan apakah Raperda diterima atau tidak. 

Baca juga: Anies Serahkan Revisi Perda Tata Ruang dan Peraturan Zonasi ke DPRD






Resmi Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Pakai Seragam Loreng

40 menit lalu

Resmi Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Pakai Seragam Loreng

Anies Baswedan mendapat kartu anggota Pemuda Pancasila dengan nomor 0000007.


Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

1 jam lalu

Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

Keinginan Firli untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka ini diduga berhubungan dengan isu Pilpres 2024.


Eks Komisioner KPK Bilang Ada Indikasi Kuat Anies Baswedan Ingin Dikriminalisasi

3 jam lalu

Eks Komisioner KPK Bilang Ada Indikasi Kuat Anies Baswedan Ingin Dikriminalisasi

KPK dikabarkan telah melakukan sejumlah gelar perkara untuk membahas kasus Formula E. Disebut-sebut menyasar Anies Baswedan.


Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

3 jam lalu

Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

Sejumlah sumber Tempo mengungkapkan adanya upaya sistematis membuat Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E.


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

4 jam lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Anies Baswedan Bicara Soal Politik Identitas di Hadapan Ratusan Anak Muda

5 jam lalu

Anies Baswedan Bicara Soal Politik Identitas di Hadapan Ratusan Anak Muda

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membahas soal politik identitas dalam kontestasi politik Indonesia. Singgung soal rekam jejak.


Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

5 jam lalu

Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai meminta anak buahnya segera menetapkan Anies Baswedan menjadi tersangka korupsi ...


Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

5 jam lalu

Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

Pendukung Anies Baswedan meminta Presiden Jokowi menggunakan APBN untuk lebih fokus untuk membantu masyarakat menghadapi resesi ekonomi.


Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

6 jam lalu

Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

Partai Demokrat menyayangkan upaya kriminalisasi Anies Baswedan. Isu penjegalan Anies ini sudah meruak di internal partai.


Anies Baswedan Resmikan Sekolah Net Zero Carbon, Politikus PSI: Jadikan Ini Standar Baru

16 jam lalu

Anies Baswedan Resmikan Sekolah Net Zero Carbon, Politikus PSI: Jadikan Ini Standar Baru

Selain membangun sekolah net zero carbon, Pemprov DKI Jakarta juga tetap harus menambah jumlah sekolah negeri.