TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, kecewa dengan perombakan direksi dan komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Sebab, anggota dewan tak pernah tau masalah yang menimpa perusahaan tempat rekreasi itu.

"Kami kecewa dengan Pemprov, karena tidak pernah menyampaikan hal ini secara terbuka kepada DPRD," kata dia dalam pesan teksnya, Sabtu malam, 20 Agustus 2022.

Sebelumnya, rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) Ancol memutuskan merombak seluruh direksi. Satu komisaris juga digantikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.

Direktur Utama Ancol kini diduduki Winarto. Dia adalah Direktur Utama Pusat Pengelolaan GBK (Gelora Bung Karno) periode 2016-2021.

Gilbert menyebut legislator Kebon Sirih pernah mengkritisi Ancol ketika memohonkan kredit Rp 1,2 triliun kepada Bank DKI. Politikus PDIP ini mempertanyakan bagaimana kinerja Ancol dan dijawab baik-baik saja.

Dalam satu kesempatan acara televisi, Gilbert juga bertemu dengan Komisaris Ancol Geisz Chalifah. Kata Geisz kepada Gilbert, tak ada masalah apapun di korporat Ancol. "Kami melihat ketidakjujuran direksi dan komisaris," ujar dia.

Ancol terancam bangkrut

Komisaris Utama dan Independen PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Thomas Trikasih Lembong secara blak-blakan membuka jeroan perusahaan pengelola taman rekreasi yang ia nilai sudah tidak sehat, bahkan penuh intrik politik.

Mantan menteri di Kabinet Jokowi yang kini merapat ke Anies Baswedan itu menilai direksi Ancol yang ada saat ini tidak cakap dan dipenuhi dengan intrik sesama direksi. Akibatnya, perusahaan tidak mampu berkembang dan bahkan banyak aset yang seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan justru mangkrak.

Dalam wawancara khusus dengan Tim Tempo secara daring pada Jumat, 12 Agustus 2022, Tom Lembong demikian ia biasa disapa memaparkan sejumlah karut-marut dalam pengelolaan taman rekreasi Ancol.

1. Manajemen Ancol diwarnai politik internal

Manajemen perusahaan diwarnai dengan politik internal dan sikap pecah belah di antara sesama manajemen. "Tidak kompak dan saling sabotase," katanya.

Thomas Lembong mengaku lelah dengan Dewan Direksi Ancol saat ini yang terlalu berpolitik untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Hal itu lantas menyebabkan Ancol tidak berkembang.

"Saya sangat capai (lelah), karena banyak energi terkuras bolak-balik politik internal dan terlalu politis," katanya.

2. Deretan proyek mangkrak di Ancol

Akibat konflik dan politik internal di dalam manajemen, berdampak pada kemampuan direksi untuk mengembangkan perusahaan dan mengelola aset. Akibatnya sejumlah rencana yang sudah dibangun, mangkrak di tengah jalan.

“Ancol tidak berkembang, banyak proyek mangkrak di Ancol,” ujar Thomas

Thomas mencontohkan proyek pembangunan hotel bintang lima di sebelah Resor Putri Duyung yang digadang-gadang bakal menjadi properti unggulan Ancol. Alih-alih menghasilkan bangunan megah, proyek yang telah menghabiskan duit senilai ratusan miliar itu hanya menyisakan fondasi.

Ia juga menyinggung pengelolaan ABC Mall atau Ancol Beach City yang berada di kawasan Pantai Karnaval Ancol. Operasional aset yang pengelolaannya dipegang oleh dua pengusaha berkongsi ini terpaksa mandek lantaran adanya konflik internal.

Dia berujar mal ini adalah proyek antara dua pengusaha yang kemudian bertengkar. Alhasil, proyek mangkrak. "Akhirnya kami yang tanggung, kan. Itu barang rongsok di lahan kami mau diapakan juga menjadi beban," ucap dia.

Pengelolaan Sea World bermasalah. Akuarium raksasa ini, kata Thomas, semestinya bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan. Namun nyatanya, perjalanan pengelolaan Sea World pun bermasalah. “Sea World kongsi dengan Lippo, sempat berjalan dengan baik tapi bermasalah sampai ke Mahkamah Agung,” tutur Thomas.

3. Ancol masih menjalan model bisnis jadul

Model bisnis perseroan masih mengandalkan wahana bermain atau theme park yang sudah ketinggalan zaman. Dufan, satu-satunya aset theme park andalan Ancol, dianggap tidak cukup menutup beban utang perusahaan meski masih menguntungkan.

“Manjemen terlalu lama nempel ke model bisnis Ancol yang sudah ketinggalan zaman,” ujar Thomas Lembong.

Thomas mengatakan bisnis theme park tidak cocok dengan pasar wisata di abad ke-21. Bisnis ini membutuhkan investasi yang besar untuk peralatan beserta perawatannya. Sedangkan balik modalnya mesti menunggu sampai 40-50 tahun.

Ia tak menyarankan Ancol merealisasikan membangun Dufan kedua. Apalagi Dufan pada masa mendatang tak lagi mampu menyasar semua kelas wisatawan.

“Wisatawan kelas menengah atas dengan mudahnya sekarang bisa pakai budget airlines terbang ke Singapura, ke Universal Studio. Atau yang punya daya beli kuat, mereka akan langsung ke Sentosa Island,” ucap Thomas.

4. Masuk Ancol seharusnya gratis

Thomas Lembong mengatakan semestinya masyarakat yang masuk ke kawasan wisata Ancol tak perlu membayar tiket. Penarikan tiket masuk, kata dia, seharusnya hanya berlaku untuk wahana-wahana tertentu. “Seharusnya untuk masyarakat (tiket masuk ke Ancol) itu gratis,” ujar Tom Lembong.

Thomas Lembong mengakui penarikan tiket masuk merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi perusahaan. Namun, ia melihat cara itu sudah lawas dan ketinggalan zamaan. “Kita harus bisa menciptakan mesin-mesin penghasilan lain untuk menghasilkan keuntungan usaha atau likuiditas yang cashable,” ucapnya.

5. Ancol masih punya utang Rp 1,4 triliun

Ancol kini masih menanggung beban utang Rp 1,4 triliun. “Kegagalan manajerial ini mengakibatkan kita enggak bisa menopang utang dengan baik,” ucap Thomas Lembong.

6. Ancol bakal rombak besar-besaran jajaran direksi

Ancol akan merombak jajaran direksinya seiring dengan digelarnya agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kata Tom lembong ingin jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu dengan orang-orang yang profesional, tak lagi sebagai jabatan politis semata. "Syukur Pak Anies maupun Jaya Group sudah sepakat untuk mengembalikan manajemen Ancol ke murni profesional," kata Thomas Lembong.

Baca juga: Sutiyoso Jadi Komisaris Ancol, Berikut Susunan Komisaris dan Direksi yang Lain