Tolak BBM Bersubsidi Naik, Ribuan Pedagang Warteg Ancam Kepung Istana

Rabu, 31 Agustus 2022 14:27 WIB

Warga saat makan di sebuah warteg di Jakarta, Selasa 10 Agustus 2021. Antara lain, Hotel dan guest house, restoran, rumah makan, warteg, dan kafe yang diizinkan beroperasi selama PPKM Level 4, salon dan barbershop yang usahanya berada pada lokasi tersendiri, Pelaksanaan akad nikah di hotel dan gedung pertemuan. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Tangerang - Ribuan pengusaha warteg yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Warteg Indonesia (HiPWIn) menyatakan menolak rencana kenaikan BBM bersubsidi. Mereka mengancam akan berdemo ke Istana Merdeka Jakarta jika pemerintah tetap menaikkan harga Pertalite dan Solar.

"Himpunan Pedagang Warteg akan Kepung istana untuk menyampaikan aspirasi penolakan ini," ujar Ketua Umum HiPWIn Rojikin Manggala, Rabu 31 Agustus 2022.

HiPWIn, yang beranggotakan 20 ribu pedagang warteg, secara tegas menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM jenis pertalite dan solar. Kenaikan harga BBM akan memperburuk pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.

"Daya beli masyarakat akan berkurang, dan risiko kebutuhan belanja akan membengkak," kata Rojikin.

Pada usaha warung makan seperti warteg, kenaikan BBM bersubsidi akan memberikan efek domino. "Berdampak pada biaya distribusi rantai pasok pasti akan naik, dan secara otomatis harga bahan pokok akan mengikuti, ini yang kami khawatirkan," ujarnya.

Keterpurukan ekonomi para pedagang karena pandemi yang berlangsung dalam tiga tahun terakhir ini belum pulih 100 persen, ekonomi rakyat masih banyak yang susah. "Dari pedagang warteg, saat pandemi penurunan omzet sampai 80 persen dan sekarang baru beranjak naik sampai 70 persen," kata pemilik 7 warteg ini.

Jika harga BBM bersubdisi dinaikan, kata Rojikin, niat pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional hasilnya akan berbalik. "Kami meminta pemerintah mengkaji lagi rencana kenaikan harga BBM jenis pertalit dan solar."

Advertising
Advertising

Harga BBM belum naik saja, pedagang warteg sudah dihadapkan dengan tingginya harga kebutuhan pokok seperti telur, cabe, minyak goreng. "Saat ini daya beli masyarakat mulai naik kembali sejak pandemi. Tetapi sayangnya, hal ini tidak dibarengi dengan stabilitas harga bahan pokok," ujar dia.

Untuk itu HipWin mendesak pemerintah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok tersebut. Pemerintah bisa menghubungkan atau memfasilitasi petani langsung dengan pedagang. "Ini untuk memutus rantai distribusi pasokan bahan baku. Karena semakin panjang rantai distribusi harga semakin tinggi," kata Rojikin.

Saat ini, kata dia, pedagang warteg masih berada di posisi paling belakang dalam rantai distribusi. Rantai distribusi yang panjang meliputi petani ke pengepul, pasar induk, pasar tradisional dan baru ke pedagang makanan. "Kami pun saat ini melakukan upaya bekerja sama dengan petani langsung atau produsen utama," kata Rojikin.

JONIANSYAH HARDJONO

Baca juga: Terinspirasi Ganjar Pranowo, Komunitas Warteg Bagikan 1.000 Paket Nasi untuk Driver Ojol

Berita terkait

Pertalite Akan Dihapus? Ini Pernyataan Luhut yang Jadi Awal Kabar Itu

22 jam lalu

Pertalite Akan Dihapus? Ini Pernyataan Luhut yang Jadi Awal Kabar Itu

Sempat beredar kabar di media sosial bahwa pemerintah akan menghentikan produksi Pertalite, bensin beroktan 90, yang selama ini dijual dengan subsidi

Baca Selengkapnya

Kontroversi Larangan Warung Madura Buka 24 Jam, Ini Awal Kasusnya

5 hari lalu

Kontroversi Larangan Warung Madura Buka 24 Jam, Ini Awal Kasusnya

Begini awal kasus munculnya larangan terhadap warung Madura untuk buka 24 jam.

Baca Selengkapnya

Pedagang Sembako Pasar Palmerah Keluhkan Harga Gula Pasir dan Sagu Naik

7 hari lalu

Pedagang Sembako Pasar Palmerah Keluhkan Harga Gula Pasir dan Sagu Naik

Selain gula pasir, bahan pokok lain yang dikeluhkan adalah keberadaan minyak kita yang hilang dari peredaran.

Baca Selengkapnya

Pemkot Batam Wajibkan Penggunaan Fuel Card 5.0 untuk Pembelian Pertalite, Apa Itu?

7 hari lalu

Pemkot Batam Wajibkan Penggunaan Fuel Card 5.0 untuk Pembelian Pertalite, Apa Itu?

Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, memperkenalkan sistem pengendali pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tersebut dengan Fuel Card 5.0

Baca Selengkapnya

Ramai Kemenkop UKM Batasi Jam Operasional Warung Madura, Ini Respons Ikatan Pedagang Pasar

7 hari lalu

Ramai Kemenkop UKM Batasi Jam Operasional Warung Madura, Ini Respons Ikatan Pedagang Pasar

Ikappi menyatakan keuntungan dari warung madura itu akan berputar di daerah masing-masing dan mendorong upaya peningkatan ekonomi daerahnya.

Baca Selengkapnya

Pertamina Bantah Hapus Pertalite, Tapi Beberapa SPBU Sudah Tak Dapat BBM Subsidi

7 hari lalu

Pertamina Bantah Hapus Pertalite, Tapi Beberapa SPBU Sudah Tak Dapat BBM Subsidi

Pertamina Patra Niaga menampik adanya penghapusan Pertalite menjadi Pertamax Green 95 di seluruh SPBU.

Baca Selengkapnya

Pedagang Keluhkan Stok Gula Pasir di Pasar

10 hari lalu

Pedagang Keluhkan Stok Gula Pasir di Pasar

Stok gula pasir berkurang di pasar dan supermarket.

Baca Selengkapnya

Biaya Layanan Tokopedia, Shopee dan Lazada Naik sampai 6,5 Persen, UMKM Diminta Tak Naikkan Harga?

11 hari lalu

Biaya Layanan Tokopedia, Shopee dan Lazada Naik sampai 6,5 Persen, UMKM Diminta Tak Naikkan Harga?

Tokopedia, Shopee dan Lazada menaikkan biaya layanan hingga 6.5 persen untuk mitra penjual, pelaku UMKM diminta tidak naikkan harga.

Baca Selengkapnya

Kementerian PUPR Anggarkan Rp 200 Miliar untuk Revitalisasi Pasar Banyuwangi

11 hari lalu

Kementerian PUPR Anggarkan Rp 200 Miliar untuk Revitalisasi Pasar Banyuwangi

Kementerian PUPR mulai merevitalisasi Pasar Banyuwangi yang menjadi pusat perbelanjaan dan kawasan heritage pada pertengahan tahun 2024 ini.

Baca Selengkapnya

Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

13 hari lalu

Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya