TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya dapat meminta penyertaan modal daerah (PMD) untuk mempercepat pipanisasi setelah berakhirnya swastanisasi air tahun 2023.

"Kalau bisa melakukan PMD, maka pipanisasi bisa berjalan lebih cepat, karena pembangunan pipanisasi itu sangat dipengaruhi oleh berapa banyak kita meletakkan investasi," kata dia di Museum Bahari, Penjaringam, Jakarta Utara, Jumat, 2 September 2022.

Anies merespons krisis air bersih yang menimpa warga Kampung Nelayan Marunda Kepu, Cilincing, Jakarta Utara. Warga di pesisir Jakarta itu tak bisa mengakses air bersih sejak 14 April 2022.

Sebanyak 400 kepala keluarga (KK) yang tinggal di dua RT menjadi korbannya. Mereka adalah warga di RT 008 dan 009 serta RW 007 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing.

Anies menjelaskan selama ini pemerintah DKI tak bisa mengerjakan program pipanisasi. Sebab, penyaluran air bersih masih dikelola pihak swasta, yaitu PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) dan PT Aetra Air Jakarta.

"Kalau 2023 nanti akan dikerjakan oleh DKI maka, DKI bisa melakukan investasi pembangunan pipa. Kemarin tidak bisa," jelas dia.

Karena itulah, Anies melanjutkan, selama ini PAM Jaya membangun tangki portable di beberapa kampung. Tujuannya agar warga bisa memperoleh air bersih dan menahan publik mengambil air tanah. "Ini bisa nanti selesai begitu PAM Jaya mendapatkan kewenangan kembali," ujar dia.

Baca juga: Krisis Air Bersih, Komite Marunda Kepu Minta Anies Baswedan Evaluasi Kinerja PAM Jaya dan Aetra