TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan menyebut dewan akan menggelar rapat kerja dengan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Salah satu agenda rapat adalah mengulik latar belakang pejabat baru Transjakarta.

"Direksi itu memang kami akan mengagendakan panggil lalu mereka memaparkan apa background-nya kepada kami," kata dia saat dihubungi, Senin, 5 September 2022.

Sebelumnya, para pemegang saham memutuskan dua direktur PT Transjakarta dicopot. Mereka adalah Direktur Keuangan dan Perencanaan Korporasi Welfizon Yuza serta Direktur Pelayanan dan Pengembangan Achmad Izzul Waro.

Posisi Welfizon kini digantikan Saidu Solihin. Solihin adalah mantan Direktur Danareksa Sekuritas yang pernah mencalonkan diri sebagai Direktur Utama BEI 2022-2026.

Sementara kursi Izzul ditempati Lies Permana Lestari. Lies dulunya menjabat sebagai Direktur PT Sarinah.

Selain pergantian direktur, para pemegang saham juga sepakat menambah dua komisaris. Dua komisaris baru PT Transjakarta bernama A. Fatoni dan Muh. Mashuri Masyuda.

Manuara tak mau mengomentari orang-orang baru tersebut. Sebab, dia belum bertemu langsung dengan mereka. Karena itulah, Komisi B berencana memanggil direksi PT Transjakarta.

Menurut dia, pertemuan tersebut berlangsung setelah rapat kerja dengan PT Pembangunan Jaya Ancol. Rapat bersama Ancol sebenarnya diagendakan hari ini, tapi batal. "Sakit direkturnya, kena Covid-19," ucap politikus PDIP itu.

Mashuri tak patuh imbauan Ketua Umum PP Muhammadiyah

Pada 2017 lalu, tempo.co memberitakan perihal imbauan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yang tak mempan bagi sejumlah warga Muhammadiyah untuk tidak turut Aksi 112. Koordinator Gerakan Nasional Komando Kawal Al-Maidah Eksponen Muhammadiyah, Mashuri Masyhuda, mengatakan sekitar 10 ribu warga Muhammadiyah akan mengikuti unjuk rasa pada Sabtu, 11 Februari 2017.

"Dari luar Jabodetabek 2.500 orang yang akan ikut," kata Mashuri saat memberikan keterangan pers tentang Aksi 112 di Masjid Al-Furqan, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Haedar mengimbau agar Aksi 112 tak digelar. Kalaupun digelar, ia menyarankan warga Muhammadiyah tak mengikutinya. Sebab, menurut ia, Aksi 212 pada Desember lalu sudah cukup untuk memastikan aspirasi ormasi Islam tersampaikan perihal situasi politik Indonesia terkini.

Haedar juga menganggap unjuk rasa secara terus-menerus bisa berujung kontraproduktif. Menurut dia, yang dibutuhkan Indonesia menjelang pilkada serentak adalah suasana kondusif yang tidak menguras banyak energi.

Aksi 112 berkaitan dengan Aksi 212. Dalam unjuk rasa yang digelar Forum Umat Islam itu, ormas Islam ingin menyampaikan aspirasinya mengenai kondisi politik Indonesia terkini, persiapan pilkada serentak 2017, serta proses hukum terdakwa penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, calon Gubernur DKI Jakarta.

Mashuri mengaku telah mengetahui imbauan yang disampaikan Haedar soal Aksi 112. Namun, kata dia, gairah sejumlah warga Muhammadiyah untuk mengikuti Aksi 112 sulit dibendung. Apalagi, jika mengikuti proses hukum Ahok sejauh ini yang juga menimbulkan kegaduhan tersendiri.

Oleh karenanya, daripada ekspresi massa tidak tertampung, diputuskan agar mereka tetap mengikuti Aksi 112. Mashuri sendiri yang akan mengkoordinasi langsung. "Kami berharap siapapun yang bergabung tetap mematuhi tata tertib."

Mashuri mengaku telah memberitahukan masalah ini kepada Haedar. Menurut dia, Haedar merasa tak berwenang melarang warga Muhammadiyah yang ingin mengikuti Aksi 112. Bahkan, presiden saja tidak bisa melarang. “Tapi, beliau berpesan jangan sampai keikutsertaan nanti berujung keluar konteks."

Baca juga: Sejumlah Warga Muhammadiyah Bersikeras Ikut Aksi 112

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.