TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan akan memanggil PT MRT Jakarta. Dewan ingin menggali informasi soal biaya pembangunan MRT Fase 2A yang membengkak dari Rp 22,5 triliun menjadi Rp 26 triliun.

"Jadi memang kami akan rapat kerja dengan MRT segera," kata dia saat dihubungi, Senin, 5 September 2022.

Manuara menganggap pembengkakan biaya adalah hal yang wajar, asalkan tidak terlampau jauh dari perencanaan awal. Patokannya, tutur dia, adalah tak melebihi ambang batas toleransi sebesar 5-10 persen.

Dia menduga ada beberapa faktor penyebab melambungnya anggaran pengerjaan konstruksi kereta Ratangga itu. Misalnya, diperlukan pengamanan ekstra di ruang bawah tanah atau pembangunan konstruksi di luar perencanaan (over construction).

"Kami lihat nanti faktor-faktor apa saja yang menyebabkan bengkak. Itu yang akan kami minta secara objektif dari mereka (PT MRT Jakarta)," kata politikus PDIP ini.

Jokowi Minta Depo MRT Jakarta di Ancol Dikaji Ulang

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi memanggil sejumlah menteri untuk membahas proyek kereta, salah satunya pembangunan MRT Fase 2. Rapat digelar rupanya karena biaya pengerjaan kereta bawah tanah ini membengkak.

Jokowi, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, meminta agar depo MRT Fase 2 di Ancol Barat dikaji ulang. Sebab, masih ada masalah lahan di Depo Ancol Barat.

"Sehingga diminta dipertimbangkan kalau, katakanlah, ini dicarikan alternatif lain di wilayah Ancol atau Marina," ujar Airlangga dalam konferensi pers usai rapat di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 24 Agustus 2022.

PT MRT Jakarta tengah membangun proyek MRT Fase 2, yang terdiri dari Fase 2A (Bundaran Hotel Indonesia-Kota) dan Fase 2B (Kota-Ancol Barat). Saat ini, kontraktor sedang mengerjakan pembangunan konstruksi MRT Fase 2A.

Baca juga: MRT Jakarta Jajaki Korea Selatan untuk Investasi Proyek MRT Rute Fatmawati-TMII