Polemik Formula E Jakarta: Proses di KPK Jalan Terus, di DPRD Interpelasi Mandek

Reporter

Tempo.co

Rabu, 7 September 2022 10:36 WIB

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Chief Formula E Alberto Longo (kanan) berjalan di "grid line" sebelum dimulainya balapan Formula E Jakarta di Jakarta International E-Prix Circuit (JEIC) Ancol, Jakarta, Sabtu 4 Juni 2022. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E Jakarta masih berlanjut. Pagi ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dimintai keterangan.

Anies Baswedan pun hadir memenuhi pemanggilan KPK. Ia tiba di gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, pukul 9.25 WIB. Ia masuk ke gedung antirasuah tersebut tanpa ada pendamping. Ia tampak menggunakan pakaian dinas dan membawa map biru,

Anies tidak banya berkomentar. Ia hanya menyapa wartawan yang telah menunggu dengan lambaian tangan dan mengucapkan terima kasih. "Cukup, cukup, terima kasih, ya," katanya di Gedung Merah Putih KPK, 7 September 2022.

KPK Telah Memeriksa Beberapa Orang

Advertising
Advertising

Sebelum memanggil Anies Baswedan, tim penyidik KPK telah memeriksa beberapa orang untuk dimintai keterangan soal dugaan korupsi di ajang balapan mobil listrik Formula E. Pemeriksaan itu untuk mengumpulkan bahan data dan keterangan informasi yang diperlukan penyidik.

Komisi antirasuah itu telah memintai keterangan para legislator di Kebon Sirih seperti Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Ketua Komisi E Iman Satria, dan dua Wakil Ketua Komisi E: Anggara Wicitra Sastroamidjojo dan Syahrial.

KPK juga telah memeriksa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Ahmad Firdaus, Mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto, hingga mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang mengenalkan pihak Formula E dengan Pemprov DKI Jakarta.

"Kegiatan ini tentu sebagai tindak lanjut dari informasi yang disampaikan masyarakat ihwal penyelenggaran Formula E di DKI Jakarta kepada KPK," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis, 4 November 2021.

Ali menjelaskan pihaknya belum dapat menyampaikan materi penyelidikan ke publik saat ini. Sebab, sampai saat ini tim penyidik masih melakukan pengumpulan data. "Kami meminta publik terus mengawal kerja-kerja KPK, sebagai unsur pengawasan sekaligus pendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi," ujar Ali.

Hak Interpelasi Tersendat

Penyelenggaraan Formula E turut disorot oleh partai oposisi di Kebon Sirih. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan hak interpelasi untuk meminta penjelasan soal penganggaran balap mobil listrik tersebut.

Namun hak interpelasi ini masih tersendat hingga di penghujung masa jabatan Anies Baswedan. Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar masih berharap sidang hak interpelasi Formula E tetap berjalan meski Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal lengser 16 Oktober 2022.

“Kami sudah pernah mengajukan agar proses itu berjalan lagi karena Pak Gubernur masih tetap menjabat,” kata Mike sapaan akrab Michael Victor Sianipar ketika ditemui di JCC Senayan, Ahad malam, 28 Agustus 2022.

Namun, apakah interpelasi Formula E tetap dilanjutkan atau tidak, PSI tidak bisa menjamin. “Bolanya bukan di saya, bukan di kami dari PSI, bolanya ada di DPRD dengan pimpinan-pimpinan apakah masih mau dijalankan atau enggak, atau memang, ya, sudah kita tutup buku saja karena Pak Anies sudah mau selesai jabatannya,” ujarnya.

Ketua Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan interpelasi harus berlanjut agar Gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan pendanaan ajang balapan itu. "Harapannya interpelasi bisa jadi ajang buka-bukaan. Biar semuanya jelas," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 9 April 2022.

Menurut Anggara, banyak hal yang perlu dijelaskan Anies Baswedan, mulai dari pembayaran uang komitmen (commitment fee) Rp 560 miliar, kejelasan kontrak, hingga studi kelayakan Formula E.

Selama ini, DPRD DKI hanya mengetahui sekilas soal pendanaan Formula E tersebut dari pemberitaan di media massa. "Enggak ada kesempatan untuk mendengarkan langsung dari Pak Gubernur," ujar Wakil Ketua Komisi E Bidang Kesra DPRD ini.

MUTIA YUANTISYA | LANI DIANA

Baca juga: DPRD Tagih Laporan Keuangan Formula E, Wagub DKI: Jakpro Harus Bisa

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal

13 menit lalu

61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal

Peneliti ICW mengatakan mayoritas modus korupsi itu berkaitan dengan suap-menyuap dan penyalahgunaan anggaran belanja daerah.

Baca Selengkapnya

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

1 jam lalu

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

KPK mengakui OTT kasus pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, awalnya tak sempurna.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

3 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

Gibran tak banyak menanggapi soal gugatan PDIP ke PTUN yang putusannya bisa saja berimbas pada pelantikannya sebagai wakil presiden.

Baca Selengkapnya

Gus Muhdlor Ditahan KPK karena Dugaan Korupsi, Subandi jadi Plt Bupati Sidoarjo

3 jam lalu

Gus Muhdlor Ditahan KPK karena Dugaan Korupsi, Subandi jadi Plt Bupati Sidoarjo

KPK menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka dugaan korupsi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD)

Baca Selengkapnya

Setelah Gagal Masuk Senayan, Krisdayanti Bersiap Maju Pilwakot Batu Berikut Perjalanan Politiknya

4 jam lalu

Setelah Gagal Masuk Senayan, Krisdayanti Bersiap Maju Pilwakot Batu Berikut Perjalanan Politiknya

Karier politik Krisdayanti setelah gagal masuk Senayan kabar terakhir bersiap maju kandidat calon Wali Kota Batu dari PDIP.

Baca Selengkapnya

Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

4 jam lalu

Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

KPK buka suara soal kabar ayah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Kiai Agoes Ali Masyhuri, sebagai makelar kasus Hakim Agung Gazalba Saleh.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

4 jam lalu

Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pakar politik menilai deklarasi Ganjar yang akan jadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa saja mewakili sikap PDIP.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar

4 jam lalu

KPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar

Motif korupsi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor bermula dari adanya aturan yang dibuat sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai BPPD.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

5 jam lalu

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sebelum Putuskan Maju, Anies Ingin Pastikan Pilkada Jakarta Bebas Intervensi

5 jam lalu

Sebelum Putuskan Maju, Anies Ingin Pastikan Pilkada Jakarta Bebas Intervensi

Anies mengaku banyak mendapat aspirasi dari warga untuk mendorong kembali dirinya mencalonkan diri di Pilgub Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya