Masa Jabatan Anies Habis, Ketua DPRD DKI: Hapus TGUPP karena Buat Kacau Pembangunan

Reporter

Editor

Selasa, 13 September 2022 22:57 WIB

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi memberikan keterangan pers usai memimpin Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menjadi penyebab kacaunya pembangunan di Jakarta. Ia pun mendesak agar tim tersebut dibubarkan.

“TGUPP harus hilang. Itu yang buat kacau pembangunan di Jakarta,” kata Prasetyo kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 13 September 2022.

Menurut politikus PDIP itu, banyak ide-ide TGUPP yang merugikan. Salah satu contohnya, yaitu ukuran jalan di Jakarta yang kian pendek. “Saya menemukan di Kemang, ada tali air di trotoar, dilebarkan, ternyata tali air tidak nyambung ke trotoarnya, buntu di tengah-tengah, dampaknya banjir,” kata dia.

Prasetyo meminta Pemprov DKI rasional dalam mengerjakan pembangunan dan merata di seluruh wilayah ibu kota. “Pinggir daerah di Jakarta juga harus dapat persamaan pembangunan. Jangan cuma di tengah kota. Itu ide-ide TGUPP,” ujar kader PDIP itu.

Prasetyo menyatakan selepas masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan habis, TGUPP pun juga bubar. “Selesai 16 Oktober, nanti,” katanya

Advertising

Dia menyatakan tidak akan mengalokasikan anggaran untuk tim sejenis TGUPP di periode pemerintahan berikutnya. “Banyak orang-orang pintar di sini. Mulai sekarang, TGUPP enggak akan saya laksanakan dalam Banggar nanti enggak dianggarkan,” ucap dia.

Kontroversi TGUPP Era Anies Baswedan

Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI sudah ada sejak era Gubernur Joko Widodo atau Jokowi. Namun di masa Gubernur Anies Baswedan, tim ini menuai kritik dari pihak oposisi.

Para oposisi kerap mempertanyakan tugas pokok, fungsi, hingga hasil kerja tim tersebut hingga alokasi anggaran yang besar. Terlebih jumlah anggota TGUPP pernah dikritik oleh Kementerian Dalam Negeri pada 2017 karena dianggap terlalu banyak mencapai 74 orang. Anggota TGUPP pun berkurang menjadi 67 orang lalu 50 orang pada 2020 setelah dipangkas oleh Banggar DPRD DKI.

"Ini pertanyaan buat kita semua output-nya apa TGUPP, menghabiskan uang rakyat sekian miliar setiap tahun," kata anggota Komisi A DPRD DKI Gembong Warsono dalam rapat Badan Anggaran pada 24 November 2021 lalu.

MUTIA YUANTISYA

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.