TEMPO.CO, Jakarta - Untuk mengurangi kemiskinan di DKI Jakarta, Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (DPW SPRI) Jakarta mengusulkan Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Lokal.

Usul itu disampaikan SPRI DKI dalam kegiatan Rembuk Perempuan Bicara Suarakan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Kampung Guji Baru, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis, 15 September 2022.

Ketua DPW SPRI DKI Jakarta Puspa Yunita mengungkapkan, skema PKH Lokal adalah sebagai pengaman perlindungan jaringan sosial.

“Kami juga mengusulkan Pemprov DKI Jakarta melakukan penghematan anggaran," kata Puspa. "Jika penghematan angggaran di APBD DKI Jakarta mencapai 2 persen, anggaran itu bisa dialokasikan ke dalam perlindungan rakyat miskin."

Sekretaris Nasional SPRI Dika Moehammad menjelaskan, data SPRI pada 2020 menunjukkan ada 2716 Rumah Tangga Miskin (RTM), yang sama sekali tidak memperoleh bantuan sosial.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Maulani, yang hadir dalam acara tersebut, mengatakan pemutakhiran data RTM tersebut masih terbilang rancu. PKH Lokal juga masih merupakan program kementerian.

“Mungkin kita bisa dorong di DKI diadakan, tapi harus sabar, semuanya butuh proses” tutur politikus Gerindra itu.

Rani mengatakan aspirasi ibu-ibu menjadi hal penting untuk mendorong perubahan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di DKI Jakarta. “Hari ini adalah hari saya dengan ibu-ibu. Sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, saya akan menyerap aspirasi ibu-ibu semua untuk saya suarakan di dewan. Isu kemiskinan ini merupakan isu atau obrolan perempuan sehari-hari. Karena yang namanya emak-emak itu tulang punggung keluarga," ujarnya.

ALIYYU MEDYATI

Baca juga: Garis Kemiskinan DKI Jakarta Terendah Ketiga dari 34 Provinsi