Pemilihan Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan, Kemendagri Diminta Calonkan Perempuan

Senin, 19 September 2022 14:44 WIB

Ketua Fraksi Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino menyerahkan tiga nama usulan untuk menjadi Pejabat Gubernur DKI Jakarta pada Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Gilbert Simanjuntak berharap Kementerian Dalam Negeri mengajukan perempuan sebagai calon Penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan. Tiga calon yang diajukan DPRD DKI sebelumnya adalah laki-laki, yaitu Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar

"Keinginan presiden untuk membuat proses pemilihan Penjabat Gubernur berjalan sedemokratis mungkin sebaiknya disikapi. Melihat semua calon yang berasal dari DPRD adalah laki-laki, maka ada baiknya Mendagri mengajukan perempuan ada dalam nama calon," ujar Gilbert Simanjuntak, anggota Fraksi PDI Perjuangan dalam keterangan tertulis, Senin, 19 September 2022.

Gilbert mengatakan ada beberapa nama calon perempuan yang layak diajukan. Misalnya Sekjen Kemendikbud dan Ristek Suharti, yang pernah menjadi Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman DKI. Suharti dinilai memiliki rekam jejak yang baik sehingga dianggap pantas untuk menjadi calon Pj Gubernur DKI Jakarta.

Selain Suharti, Gilbert juga mengusulkan Irjen Kemendikbud dan Ristek Chatarina Girsang sebagai calon Pj Gubernur DKI. Chatarina sebelumnya pernah menjabat sebagai direktur di KPK, dan merupakan wanita pertama yang mendapat kepercayaan untuk menduduki posisi Inspektur Jenderal di Kemendikbud.

Pengalaman Bekerja di Pemprov DKI Jadi Poin Plus

Pengalaman calon saat bekerja di DKI Jakarta juga menjadi poin plus. Gilbert mengungkap bahwa nama-nama yang pernah bekerja di Jakarta bakal lebih cepat beradaptasi dengan pekerjaan.

"Kita harapkan nama tersebut sesuai kriteria dalam UU, tetapi juga mengenal Jakarta," ungkapnya.

Gilbert juga menuturkan bahwa masyarakat Jakarta perlu memberi contoh soal keterlibatan perempuan sebagai kepala daerah dalam menyikapi kemajemukan yang dewasa dan rasional. Menurutnya, DKI Jakarta adalah tolak ukur bagi daerah lain.

Advertising
Advertising

"DKI sebagai barometer untuk daerah lain, sebaiknya memberi contoh soal ini. Pilihan akhir tentu di tangan Presiden, tetapi mendidik masyarakat agar semakin dewasa berdemokrasi perlu diupayakan," tuturnya.

Pemilihan calon pengganti Anies Baswedan akan dilakukan dalam rapat tim penilai akhir yang dipimpin Presiden Jokowi. Masa tugas Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta akan selesai pada 16 Oktober mendatang.

VANIA NOVIE ANDINI

Baca juga: Jumpa AHY, Surya Paloh, Jusuf Kalla, dan Ahmad Syaikhu, Anies Baswedan: Ngobrol Ngalor-ngidul

Berita terkait

PKS Buka Peluang Usung Ahmad Syaikhu di Pilkada Jakarta, Ini Alasannya

6 jam lalu

PKS Buka Peluang Usung Ahmad Syaikhu di Pilkada Jakarta, Ini Alasannya

Partai Golkar DKI menyatakan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jawa Barat, bukan di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

6 jam lalu

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?

Baca Selengkapnya

Rencana Anies Usai MK Tolak Gugatan: Istirahat Sejenak, Lalu Perjalanan Baru

9 jam lalu

Rencana Anies Usai MK Tolak Gugatan: Istirahat Sejenak, Lalu Perjalanan Baru

Anies Baswedan membeberkan rencananya setelah gugatan kubunya ditolak Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

17 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

18 jam lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

21 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

Rakernas PDIP yang berlangsung pada 24 sampai 26 April itu akan memutuskan target di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

1 hari lalu

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

1 hari lalu

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

1 hari lalu

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.

Baca Selengkapnya