TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia Agus Ruli menyebut Undang-Undang Cipta Kerja saat berlangsung demonstrasi di kawasan Patung Kuda Jakarta hari ini.

"Dalam kesempatan ini kita menolak UU Cipta Kerja. Karena di dalam UU Cipta Kerja, selain persoalan teman-teman buruh, Teman-teman petani juga menjadi menderita karena inti dari UU omnibus law adalah penguasaan lahan untuk kepentingan pembangunan proyek-proyek infrastuktur atas nama proyek stategi dan proyek pembangunan nasional," ucapnya, Sabtu, 24 September 2022.

Kemudian ia juga menuntut untuk menjalankan reforma agraria dan kedaulatan pangan. Ia menyampaikan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sudah berjanji akan meredistribusi 9 juga hektare.

"Tapi kenyataannya sampai saat ini masih sangat minim, persoalan redistribusi, pelaksanaan reforma agraria, penyelesaian konflik masih sangat minim realisasi," tuturnya.

Menurutnya, buruh dan petani mengalami kriminalisasi. "Kita mengalami penggusuran terhadap perjuangan-perjuangan petani yang menuntut haknya terhadap hal atas tanah," katanya.

Harga BBM naik bikin pupuk semakin mahal

Tuntutan lainnya massa aksi menuntut pemerintah menurunkan harga BBM, karena harga BBM sangat mempengaruhi produksi pertanian petani di Indonesia.

"Pupuk mahal, traktor mahal, tanah tidak ada, jaminan harga pun tidak ada kepastian yang jelas. Sehingga ini akan menambah penderitaan dengan kebijakan kenaikan harga BBM," kata Ruli.

Setelah menggelar demo, serikat petani akan melanjutkan kegiatan di gedung Gelanggang Remaja, Jakarta Timur. Acara tersebut dalam rangka pemberian penghargaan kepada tokoh dan pahlawan pejuang agraria.

"Selain aksi ini, kita juga akan bergerak ke gedung Gelanggang Remaja di Jakarta Timur untuk memberikan penghargaan terhadap tokoh dan pahlawan pejuang agraria, baik yang masih berjuang sampai saat ini maupun juga yang sudah meninggal," ucapnya.

Sejumlah elemen buruh dan petani meninggalkan lokasi unjuk rasa di patung kuda sekitar pukul 14.30 WIB.

ALIYYU MEDYATI

Baca juga: Partai Buruh dan Petani Gelar Unjuk Rasa Desak Reforma Agraria