Kali Ini PSI Dukung Langkah Pemerintah DKI, Tambah Kamera CCTV Cegah Kriminalitas

Reporter

magang_merdeka

Editor

Sunu Dyantoro

Senin, 26 September 2022 15:19 WIB

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 26 April 2022. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta menambah titik kamera CCTV untuk mencegah tindak kriminalitas. Dukungan PSI ini disampaikan pada Senin, 26 September 2022.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan rencananya pada Sabtu, 24 Septrember 2022 untuk menambah titik CCTV dalam responnya terhadap beberapa tindak kekerasan seksual yang terjadi.

"Ini upaya yang baik untuk langkah preventif terhadap maraknya kekerasan seksual. Ruang publik harus jadi aman bagi semua warga Jakarta,” ucap Anggara.

Ia menyampaikan bahwa sebaiknya kamera CCTV dapat ditempatkan di daerah padat penduduk. “Selain di ruang publik, kamera CCTV juga perlu ditempatkan di kawasan padat penduduk. Tidak hanya mencegah tindak kekerasan seksual tapi juga banyak bentuk kriminalitas serta kerawanan sosial lainnya,” tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa selama ini masyarakat seringkali mengusulkan pemasangan kamera CCTV namun terkendala teknis perencanaan anggaran. Kita sudah bisa memulai program jak wifi, seharusnya ini jadi langkah menambahkan sarana pengawasan seperti cctv, agar potensi kerawanan sosial bisa ditindaklanjuti.

Advertising
Advertising

Rencana menambah CCTV ini adalah tuntutan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Hal tersebut diusulkan sebagai respon atas kasus pemerkosaan oleh empat anak terhadap anak perempuan lainnya yang berusia 14 tahun di Taman Hutan Kota, Jakarta Pusat.

Riza Patria akan tambah CCTV

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berjanji menutup semua lokasi prostitusi karena praktik tersebut melanggar aturan hukum. "Kami tidak memperkenankan adanya prostitusi di Jakarta, di mana saja, apalagi terkait anak-anak harus kami jaga," kata Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria di Jakarta, Sabtu, 24 September 2022.

Pihaknya akan mengerahkan petugas Satpol PP termasuk instansi terkait lainnya untuk segera menutup lokasi prostitusi.

Ia pun meminta masyarakat untuk melaporkan adanya praktik prostitusi sehingga bisa segera ditindaklanjuti. "Silakan masyarakat, wartawan, media sampaikan kepada kami apabila mengetahui ada tempat prostitusi di Jakarta akan kami tutup semua, sampaikan saja, kami akan tutup semua," katanya.

Pihaknya akan memperketat pengawasan. Salah satunya dengan berencana menambah kamera pengawas (CCTV).

"DKI Jakarta bekerja sama dengan Polda Metro, Kodam Jaya juga memasang ribuan CCTV di seluruh Jakarta. Ini juga satu upaya kami, ke depan tiap tahun akan kami tambah," kata Riza.

Mencuat setelah terjadi pemerkosaan terhadap remaja

Penegasan untuk menutup lokasi prostitusi di Jakarta mencuat setelah muncul kasus pemerkosaan yang menimpa gadis berusia 13 tahun di dekat Hutan Kota Rawa Malang di Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, pada awak September 2022. Komplek prostitusi berada sekitar satu kilometer (km) dari kawasan hutan kota tersebut.

Ketua RW 010 Semper Timur, Ahmad Syarifudin mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menutup komplek prostitusi itu yang diduga memberi pengaruh terhadap kasus pemerkosaan itu.

"Maksud saya itu, seharusnya benar-benar ditutup. Tanpa ada kecuali, apalagi dalam keadaan seperti ini (ada anak yang mendapat kekerasan seksual di Hutan Kota Rawa Malang)," kata Syarifudin saat dihubungi wartawan, Kamis (22/9).

MUHSIN SABILILLAH

Baca juga: Riza Patria Janji Tutup Semua Lokasi Prostitusi di Jakarta

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

1 hari lalu

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.

Baca Selengkapnya

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

2 hari lalu

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

PSI menduga suara partainya dalam pemilihan legislatif DPRD Nias Selatan, Sumatera Utara berpindah ke Partai Gerindra.

Baca Selengkapnya

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

2 hari lalu

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal dirinya yang disebut akan membantu Partai Solidarits Indonesia (PSI) kampanye untuk Pilkada.

Baca Selengkapnya

Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

3 hari lalu

Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

Disebutkan 25 DPD PSI di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya kepada DPW PSI Jawa Tengah. Begini respons ketua DPW PSI.

Baca Selengkapnya

25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

3 hari lalu

25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

25 DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari sejumlah kota/kabupaten di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap DPW PSI Jawa Tengah

Baca Selengkapnya

Polisi Tangkap Rio Reifan 5 Kali karena Narkoba, Sederet Bahaya Konsumsi Sabu

4 hari lalu

Polisi Tangkap Rio Reifan 5 Kali karena Narkoba, Sederet Bahaya Konsumsi Sabu

Artis Rio Reifan kelima kali ditangkap polisi karena kasus narkoba. Apa itu sabu dan bahaya menggunakannya?

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

5 hari lalu

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

5 hari lalu

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.

Baca Selengkapnya

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

5 hari lalu

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

MK akan mengganti Anwar Usman dengan hakim konstitusi lain apabila ada panel sengketa pemilu yang berkaitan dengan PSI

Baca Selengkapnya

Gerindra Tegaskan Penyusunan Kabinet Prabowo Belum Dimulai

5 hari lalu

Gerindra Tegaskan Penyusunan Kabinet Prabowo Belum Dimulai

Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi.

Baca Selengkapnya