Antisipasi Resesi Ekonomi, DPRD DKI Setujui PMD Rp 305 Miliar untuk Stok Daging Sapi dan Ayam

Reporter

Antara

Rabu, 12 Oktober 2022 23:54 WIB

Pedagan daging tengah melayani pwmbeli di pasar tradisional Kebayoran Baru menjelang akhir Ramadan, Rabu 12 Mei 2021. Menjelang hari terakhir Ramadan pengunjung pasar tradisional terus meningkat dan diikuti dengan kenaikan harga pada daging sapi Rp130.000 per kilogram, ayam potong 75 ribu rupiah. Tempo/Nurdiansah

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi C DPRD DKI Jakarta menyetujui usulan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Perumda Dharma Jaya sebesar Rp307 miliar. Penyertaan modal ini untuk mengantisipasi resesi ekonomi yang diprediksi akan terjadi di tahun 2023.

Anggota Komisi C DPRD DKI Andyka menyebutkan persetujuan usulan PMD Dharma Jaya diputuskan dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2022

Penyertaan modal ini akan digunakan untuk memenuhi stok kebutuhan pangan seperti daging ayam dan sapi sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian perekonomian dunia tahun 2023.

"Tidak bisa dipungkiri bahwa yang menyangkut ketahanan pangan harus kita siapkan jauh-jauh hari. Jadi ini (pengadaan daging ayam dan sapi) termasuk kategori mendesak dan skala prioritas," ujar Andyka seperti dikutip dari Antara, rabu, 12 Oktober 2022.

Negara pengimpor menahan penjualan daging sapi dan ayam

Lebih lanjut Andyka mengaku khawatir warga Jakarta akan kesulitan mendapatkan daging ayam dan sapi apabila tidak menyiapkan stok sejak sekarang, karena sudah dipastikan negara pengimpor daging tidak akan mau menjual ayam dan sapi saat resesi terjadi.

Advertising
Advertising

"Menghadapi krisis yang akan menyongsong, di mana negara yang biasa mengimpor kebutuhan pangannya kepada kita itu akan mulai menahan, artinya kita butuh super stok supaya ke depannya bisa kita mengantisipasi ini," ucapnya.

Baca juga: Erick Thohir: Indonesia Tidak Akan Terkena Resesi 2023

Hal senada diungkap oleh anggota Komisi C Syahrial yang menyebutkan bahwa penguatan pangan perlu segera dilakukan dengan harapan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga produk hewani terus terkontrol.

"Saya setuju kalau Dharma Jaya ini memprioritaskan ketahanan pangan, karena tahun-tahun ke depan harus kita waspadai," ucapnya.

Adapun untuk anggaran renovasi kantor Dharma Jaya, rumah potong hewan (RPH) serta perbaikan kandang diminta untuk dipindahkan ke anggaran tahun 2023 mendatang karena dinilai bukan kegiatan mendesak, mengingat pendapatan daerah diperkirakan tidak dapat mencapai target.

"Hanya kegiatan yang untuk pengadaan atau persiapan pangan saja kalau yang fisik-fisik ditunda saja dahulu. Kalau ketahanan pangan sudah pasti harus diprioritaskan," ucap Syahrial.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman menjelaskan PMD diajukan setelah mendapat informasi dari Menteri Keuangan RI bahwa seluruh jajaran bidang pangan harus fokus mempersiapkan stok agar perekonomian tetap stabil.

"Rencananya kami memerlukan ini (pengadaan sapi dan ayam) untuk memulai membuat stok, karena kemungkinan besar tahun depan semua negara akan menahan stoknya, jadi kita harus punya modal untuk cadangan pangan," tutur Raditya.

Baca juga: Ancaman Resesi Dunia, Airlangga Ungkap Alasan Indonesia Tak Minta Bantuan IMF

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

8 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

14 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

20 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Daging Sapi Mencapai Rp 150 Ribu, Menteri Perdagangan: Padahal sudah Bebas Impor

27 hari lalu

Daging Sapi Mencapai Rp 150 Ribu, Menteri Perdagangan: Padahal sudah Bebas Impor

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menanggapi harga daging sapi yang mencapai Rp 150.000 per kilogram pada H-1 Lebaran Idul Fitri 2024.

Baca Selengkapnya

8 Ragam Hidangan Lebaran dari Daging Sapi Bercita Rasa Manis

28 hari lalu

8 Ragam Hidangan Lebaran dari Daging Sapi Bercita Rasa Manis

Salah satu olahan yang biasanya dibuat menjadi menu hidangan lebaran adalah daging sapi. Selain dapat dioalah menjadi rendang dan gulai.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

31 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Hati-hati Konsumsi Daging Merah Berlebihan Berbahaya Bagi Kesehatan

31 hari lalu

Hati-hati Konsumsi Daging Merah Berlebihan Berbahaya Bagi Kesehatan

Jika daging sapi atau daging merah dikonsumsi berlebihan dapat mengancam kesehatan. Bagaimana sebaiknya?

Baca Selengkapnya

Fatin Shidqia Mengaku Tidak Makan Daging Sapi, Ini Manfaatnya

32 hari lalu

Fatin Shidqia Mengaku Tidak Makan Daging Sapi, Ini Manfaatnya

Juara X Factor Fatin Shidqia mengaku tidak mengonsumsi daging sapi atau daging merah. Ternyata, kebiasaan ini punya banyak manfaat kesehatan.

Baca Selengkapnya

PT Suri Nusantara Sebut Tahun Ini Tidak Dapat Izin Impor Daging Kerbau

34 hari lalu

PT Suri Nusantara Sebut Tahun Ini Tidak Dapat Izin Impor Daging Kerbau

Tidak disebutkan detail kapan izin impor daging kerbau diberikan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

41 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya