Anies Baswedan Pastikan Pengelolaan Kampung Susun Bayam seperti Rusunawa, Ada Tarif Sewa
Reporter
Lani Diana Wijaya
Editor
Clara Maria Tjandra Dewi H.
Kamis, 13 Oktober 2022 06:21 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pengelolaan Kampung Susun Bayam akan sama dengan rumah susun sewa lainnya. Semua penghuni rusunawa, termasuk warga yang menghuni Kampung Susun Bayam, dikenakan tarif sewa.
"Secara prinsip pengelolaannya akan sama dengan rusun yang lain," kata Anies di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu malam, 12 Oktober 2022.
Pemerintah DKI melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro) membangun kembali Kampung Susun Bayam untuk hunian pekerja JIS, yang sebagian adalah warga korban gusuran proyek Jakarta International Stadium (JIS).
Jakpro membutuhkan lahan tempat berdirinya Kampung Bayam sebagai lokasi penempatan alat-alat berat ketika pembangunan JIS berjalan. Karena itulah, pendirian rumah susun baru dimulai usai JIS rampung dibangun.
BUMD DKI itu membangun Kampung Susun Bayam sebanyak tiga tower berlantai empat dengan total 138 unit. Hunian ini diberikan kepada 705 pekerja JIS yang merupakan warga Kampung Bayam. Pengerjaannya berlangsung pada 7 Mei-27 September 2022.
Direktur Dukungan Bisnis PT Jakpro Muhammad Taufiqurrachman menambahkan, penghuni harus membayar biaya sewa atau disebut kontribusi untuk masa waktu tertentu. Akan tetapi, besarannya belum ditetapkan.
Taufiqurrachman berujar, perusahaannya perlu berkoordinasi terlebih dulu dengan pemerintah DKI dan para penghuni. "Saat ini masih berproses di antara Jakpro dengan penghuni yang ada di sini. Nanti kami akan sampaikan dalam kesempatan terpisah," jelas dia.
Saat ini biaya sewa rusunawa di seluruh Jakarta masih gratis. Kebijakannya termaktub dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional Covid-19.
Anies Baswedan meneken Pergub itu pada 26 Juni 2020, tapi pembebasan biaya sewa sudah berjalan sejak 13 April 2020. Regulasi ini diterbitkan mengingat ekonomi warga tergerus akibat pandemi Covid-19.
Baca juga: Anies Baswedan Singgung Soal Relokasi Saat Resmikan Kampung Susun Bayam
