Top 3 Metro: Kasus Teddy Minahasa dan Freddy Budiman, Prasetyo Edi Sebut Sumur Resapan Program Baik
Reporter
Antara
Editor
Clara Maria Tjandra Dewi H.
Selasa, 18 Oktober 2022 07:10 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler kanal Metropolitan pada Selasa pagi dimulai dari Haris Azhar angkat bicara soal kasus Teddy Minahasa. Haris mengungkit rahasia bisnis narkoba Freddy Budiman yang bekerja sama dengan pejabat di BNN, Mabes Polri dalam peredaran barang haram itu.
Berita kedua adalah Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang menyebut sumur resapan sebagai program baik. Sebelumnya, politikus PDIP itu bilang sumur resapan lebih berguna untuk kolam lele.
Berita lain yang banyak dibaca adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Pensiunan Pemerintah Provinsi (Yapenprov) DKI Jakarta Sylviana Murni inginmemberi masukan kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Sylviana menyebut pemerintahan Anies Baswedan sudah memberikan yang terbaik untuk Jakarta, tapi masih ada yang harus dilengkapi.
Berikut 3 berita terpopuler kanal metropolitan pada Selasa, 18 Oktober 2022:
1. Kasus Teddy Minahasa, Haris Azhar Ungkit Bisnis Narkoba Freddy Budiman
Pendiri Lokataru Haris Azhar angkat bicara soal kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa. Haris mengatakan, bisnis narkoba yang melibatkan penegak hukum adalah modus lama yang terus berulang.
"Sudah menjadi modus atau peluang kejahatan yang dilakukan penegak hukum sejak lama dan terus berulang," katanya kepada Tempo melalui pesan singkat pada Minggu, 16 Oktober 2022.
Eks Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) itu pernah membeberkan rahasia bisnis narkoba terpidana mati Freddy Budiman. Cerita itu ia dapatkan saat mengunjungi napi narkoba itu di Lapas Nusa Kambangan pada 2014.
Lantas Haris Azhar membuka tabir gelap itu pada Kamis malam, atau sehari sebelum Freddy dieksekusi mati pada Jumat dini hari, 30 Juli 2016.
Kongkalikong Bisnis Narkoba Freddy Budiman dengan BNN dan kepolisian
Freddy Budiman mengaku ada pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Mabes Polri yang bekerja sama dengannya dalam peredaran narkoba. Setiap kali akan membawa barang masuk, Freddy lebih dulu menghubungi polisi, BNN serta Bea dan Cukai untuk kongkalikong.
"Orang-orang yang saya telepon itu semuanya nitip (menitip harga)," kata Freddy kepada Haris seperti tertulis dalam pernyataannya.
Dia bisa membagi puluhan miliar ke beberapa pejabat. Selama beberapa tahun bekerja sebagai penyelundup, ia terhitung menyetor Rp 450 miliar ke BNN dan Rp 90 miliar ke pejabat tertentu di Mabes Polri.
Saking dekatnya Freddy dengan pejabat itu, ia bahkan pernah difasilitasi mobil TNI bintang dua dari Medan menuju Jakarta. Si jenderal duduk di sampingnya yang sedang menyetir mobil dengan kondisi di bagian belakang penuh narkoba. "Perjalanan saya aman tanpa gangguan apapun," ucap dia.
Freddy kecewa karena pada akhirnya ia tetap ditangkap. Barang narkobanya disita. Anehnya, barang-barang itu malah beredar di pasaran. Ia mengetahui hal itu dari laporan jaringannya di lapangan. Menurut Freddy, setiap pabrik yang membuat narkoba punya ciri masing-masing mulai bentuk, warna, dan rasa. Bosnya yang mengetahui hal itu pun bertanya-tanya.
Dalam kasus eks Kapolda Sumatera Barat Inspektur Jenderal Teddy Minahasa, diduga 5 kilogram sabu berasal dari barang bukti sitaan Polres Bukittinggi. Barang bukti itu tidak dimusnahkan dan diganti tawas. Dari peredaran sabu tersebut, diduga 1,7 kilogramnya telah dijual ke wilayah Kampung Bahari, Jakarta Utara. Sedangkan 3,3 kilogram belum terjual dan kini disita.
Selanjutnya dulu bilang cocoknya untuk kolam lele, sekarang Prasetyo Edi sebut sumur resapan program baik...
<!--more-->
2. Dahulu Bilang Cocoknya untuk Kolam Lele, Sekarang Prasetyo Edi Sebut Sumur Resapan Program Baik
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi berpandangan sumur resapan adalah program yang baik untuk mengatasi banjir di Jakarta. Hanya, selama ini pembuatan sumur resapan itu tidak pada tempatnya.
"Sebetulnya sumur resapan itu program baik, cuma salah penempatannya. Kalau di jalan aspal dipasang sumur resapan, airnya tidak meresap, akhirnya air diambil sumur resapan, dibuang keluar kan tidak ada gunanya," ucapnya saat menyambut hari pertama Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur DKI di Balai Kota, Senin, 17 Oktober 2022.
Ia pun meminta agar penanganan banjir dilakukan dari hulu dan hilir sehingga sumur resapan bisa lebih optimal.
"Hulu hilir dibereskan. Pertanyaannya apakah itu masih banjir? saya jawab iya masih banjir, yang kecil-kecil itu dibereskan. Hulu hilir belum beres, sumur resapan masuk dan salah pula penerapannya," katanya seperti dilansir dari Antara.
Ia pun mendorong Pemprov DKI memberikan hibah kepada daerah penyangga seperti di Bogor agar kawasan Puncak dapat dijaga terkait pengendalian banjir.
"Jakarta daerah di bawah dan penyangga Jakarta harus diberi hibah, seperti era dulu, Bogor dikasih supaya jangan bangun Puncak," ucapnya.
Sumur resapan masih akan dipakai Heru Budi
Heru Budi Hartono mengatakan masih akan melanjutkan program sumur resapan yang telah dimulai di era Gubernur Anies Baswedan.
Heru Budi Hartono menyebut program sumur resapan bermanfaat untuk mengendalikan banjir terutama di daerah yang memiliki topografi cekungan.
"Semua program itu bagus, tentu sumur resapan bisa dimanfaatkan untuk daerah yang memang cekung," kata Heru saat memberikan keterangan pers hari pertama bertugas di Balai Kota Jakarta, Senin.
Selain daerah cekung, lanjut dia, sumur resapan juga bisa dibuat di daerah yang berada di bawah permukaan sungai.
Terkait kelanjutan program tersebut, kata dia, pihaknya akan membahas program itu dengan legislatif atau DPRD DKI. "Itu nanti kami lihat, pembahasannya dengan Ketua DPRD," imbuh Heru.
Beda sikap Prasetyo Edi
Sikap Prasetyo Edi itu bertolak belakang dengan sikapnya yang menghapus anggaran pembuatan sumur resapan. Ia menilai program tersebut tidak berguna. Sejumlah pemberitaan Tempo mencatat penolak politikus PDIP itu terhadap sumur resapan.
Dia-lah yang menjadi orang yang mengusulkan penghapusan anggaran pembuatan sumur resapan di APBD DKI 2022.
Sebagai orang yang mencoret pos anggaran sebesar Rp 120 miliar untuk sumur resapan, Prasetyo Edi, politikus PDIP itu tak mau proyek penanggulangan banjir itu dianggarkan APBD.
Menurut Prasetyo, proyek sumur resapan tiada guna. Tak bermanfaat. Yang ada, menurut dia justru bikin rusak jalan-jalan yang ada.
"Itu enggak ada gunanya, sekarang coba lihat sendiri apakah itu bisa maksimal? Enggak, ternyata merusak semua yang ada," ucap Prasetyo Edi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Januari 2022.
Prasetyo Edi sebut anggaran sumur resapan harus dihapus
Prasetyo menyebut, dirinya sudah mencoret anggaran sumur resapan dalam Rancangan APBD DKI 2022. Sebagai penentu Banggar, politikus PDIP ini mengatakan, berhak mencoret anggaran yang tidak maksimal dieksekusi.
Karena itu, ia menolak rencana Pemprov DKI yang ingin memasukkan lagi aokasi anggaran untuk program sumur resapan. Dia berujar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD DKI 2022 sudah disahkan pada November 2021.
"Enggak boleh dimasuk-masukkan lagi. Kalau dimasukkan lagi itu siluman," katanya.
Bahkan ia menilai sumur resapan lebih berguna sebagai kolam lele. Ia meminta Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) menjadikannya sebagai kolam ikan lele.
"Cocoknya ini buat kerja sama dengan Dinas KPKP DKI, masukkan lele di dalamnya lalu masyarakat yang jaga dan kasih makan. Itu bisa jadi sumber pendapatan," kata politikus PDIP itu.
Selanjutnya Sylviana Murni ingin bertemu Heru Budi, sebut Anies Baik tapi perlu dilengkapi...
<!--more-->
3. Sylviana Murni Ingin Temui Heru Budi Hartono, Sebut Anies Baik Tapi Perlu Dilengkapi
Ketua Dewan Pembina Yayasan Pensiunan Pemerintah Provinsi (Yapenprov) DKI Jakarta Sylviana Murni ingin segera menemui Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membahas dan memberi masukan tentang persoalan di Ibu Kota.
"Kami ingin memberikan masukan-masukan yang mudah-mudahan sangat membantu Bapak PJ Gubernur," kata Sylviana saat ditemui di Jakarta Utara, Senin, 17 Oktober 2022.
Sylviana mengatakan, Heru Budi Hartono pasti memiliki sikap tersendiri perihal berbagai persoalan yang timbul dari kebijakan gubernur sebelumnya. Misalnya, persoalan cagar budaya (heritage) yang ada di Bundaran HI tertutup karena revitalisasi halte TransJakarta.
"Misalnya, orang lagi protes nih, mengapa heritage kemudian dibangun gedung halte? Ini kan perlu penjelasan, baik dari pemprovnya maupun dari para tenaga ahlinya," kata Sylviana.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia itu percaya Heru Budi Hartono merupakan figur pemimpin yang berpikiran terbuka dan siap menerima segala masukan bersifat baik yang datang kepadanya.
Menurut Sylviana, pertemuan atau kolaborasi antara senior di pemerintahan provinsi DKI Jakarta dengan para praktisi yang saat ini ada menjadi penting sekali demi keberlanjutan pembangunan di Ibu Kota.
Meski Anies Baswedan sewaktu menjadi gubernur dulu sudah melakukan hal yang baik untuk Jakarta, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada yang belum dilengkapinya.
Hal yang belum lengkap itu akan disampaikan sehingga menjadi masukan yang berpeluang untuk ditindaklanjuti oleh Heru Budi di masa kepemimpinannya di Jakarta sekitar dua tahun mendatang. "Kita kan sudah mempunyai masterplan. Siapa pun gubernurnya mengikuti masterplan yang ada dengan inovasi, modifikasi, verifikasi, itu penting sekali," katanya.
Hal-hal yang sudah ditindaklanjuti oleh gubernur-gubernur sebelumnya itu jugalah yang penting ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi saat ini.
Sylviana menilai Presiden Joko Widodo sudah tepat memilih figur Heru Budi Hartono untuk meneruskan apa yang sudah dimulai Anies Baswedan di DKI Jakarta.
Sylviana Murni sebut Heru Budi Hartono sebagai orang lama
Heru Budi Hartono bukanlah orang baru. Menurut Sylviana, Heru adalah orang lama yang sudah mengerti juga persoalan Jakarta.
"Menurut saya ya pas, karena dia bukan orang baru yang ujug-ujug datang ke Jakarta, bukan. Dia pun sudah di Jakarta, pernah juga menangani masalah berbagai hal, artinya jabatan karirnya juga zig-zag ya," kata Sylviana.
Sylviana mengenang Heru Budi pernah ditarik untuk menangani masalah tata ruang di wilayah, kemudian ditarik ke masalah keprovinsian mengikuti gubernur. Setelah itu diangkat menjadi Wali Kota Jakarta Utara lalu menjadi pengelola keuangan APBD.
Artinya Heru Budi sudah memiliki banyak pengalaman di DKI Jakarta. Kalau dari segi kemampuan, Sylviana pun menilai Heru Budi pun mampu menyelesaikan persoalan di Jakarta seperti banjir, macet dan sebagainya karena pengalamannya juga cukup.
"Jadi harapan Bapak Presiden menunjuk Bapak Heru juga memang karena perlu ada percepatan-percepatan," kata Sylviana yang juga mantan pejabat di Pemprov DKI Jakarta.
Baca juga: Teddy Minahasa Tersangka, Polda: Perintah Tukar Barang Bukti Sabu dengan Tawas
