Kasus Ferdy Sambo, Kanjuruhan & Teddy Minahasa Dera Polri, Lemkapi: Bakal Ada Perubahan Besar

Reporter

Antara

Editor

Sunu Dyantoro

Jumat, 21 Oktober 2022 16:49 WIB

Sejumlah polisi melakukan aksi sujud massal usai apel pagi di halaman Polresta Malang, Jawa Timur, Senin, 10 Oktober 2022. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk permohonan maaf kepada Tuhan serta Aremania yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan sekaligus berharap agar hubungan warga Malang dan pihak kepolisian kembali terjalin dengan baik. ANTARA FOTO/HO-Humas Polresta Malang

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menilai Polri akan semakin profesional setelah berhasil melewati kasus bertubi-tubi yang mendera institusi penegak hukum itu.

"Melihat komitmen Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang tegas dan kerja keras yang tidak mengenal lelah, Polri bakal ada perubahan besar-besaran dalam pelayanan kepada masyarakat," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022.

"Kasus terakhir yang banyak mendapat sorotan masyarakat adalah kasus Ferdy Sambo, tragedi Kanjuruhan dan Teddy Minahasa yang terkait dengan kasus barang bukti lima kilogram sabu-sabu," katanya.

Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Internal Polri Irjen Pol Ferdy Sambo didakwa pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir Nofriansyah Josua Hutabarat atau Brigadir J. Perkara ini menyita perhatian publik karena ada upaya merintangi penyidikan.

Tragedi Kanjuruhan adalah kerusuhan di Stadion Kajuruhan, Kabupaten Malang yang menyebabkan 132 orang tewas.

Advertising
Advertising

Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan penonton yang masuk lapangan. Sebagian besar korban tewas terjadi pintu keluar stadion saat berusaha menghindari gas air mata.

Sedangkan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa menjadi tersangka peredaran lima kilogram sabu-sabu yang diduga bagian dari barang bukti kasus narkoba.

Menurut Edi Hasibuan, upaya Kapolri melakukan reformasi struktural dan kultural merupakan upaya mewujudkan Polri yang presisi sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Reformasi pelayanan Polri

Dia berharap ke depan, reformasi pelayanan, perlindungan dan pengayoman akan betul-betul dirasakan masyarakat.

"Untuk mewujudkan ini tidak mudah karena harus ada dukungan penuh dari seluruh jajaran Polri agar tidak ada lagi yang namanya pelayanan lambat, tuduhan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan," katanya.

Edi mendukung Kapolri yang tidak ragu untuk menindak tegas anggota yang tidak sejalan dengan kebijakan yang dia pimpin.

"Kalau ada yang tidak memiliki semangat yang sama dalam tugas dan menjaga nama baik Polri, silahkan keluar dari gerbong atau Kapolri yang mengeluarkan," kata akademisi dari Universitas Bhayangkara Jakarta ini.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan ultimatum seluruh jajarannya untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sebaik-baiknya guna mengembalikan kepercayaan masyarakat sebagaimana arahan yang diberikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Baca juga: Henry Yosodiningrat Aktivis Antinarkoba Kuasa Hukum Teddy Minahasa, Begini Rekam Jejaknya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

28 menit lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

12 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya