TEMPO.CO, Jakarta - Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) akan melanjutkan kembali normalisasi Sungai Ciliwung pada 2023. Kepala BBWSCC Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bambang Heri Mulyono mengatakan lokasi yang berpotensi dinormalisasi adalah di Kramat Jati dan Pejaten.

"Jadi sudah ada perintah dari pimpinan untuk kami memprogramkan tahun depan," kata dia di lokasi proyek Stasion Pompa Ancol-Sentiong, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin, 24 Oktober 2022.

Proyek normalisasi Ciliwung untuk pengendalian banjir Jakarta dimulai di era mantan Gubernur Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. Beberapa rumah warga di bantaran sungai bahkan digusur saat mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjabat.

Namun, program ini mandek sejak 2017, Gubernur Anies Baswedan memimpin. Anies berjanji tak akan melanjutkan normalisasi apalagi sampai menggusur warga. Dia mengganti normalisasi dengan naturalisasi.

Akibat normalisasi mandek, kawasan Cawang kerap tergenang banjir akibat luapan Kali Ciliwung.

Selanjutnya Heru Budi lanjutkan normalisasi sungai...

<!--more-->

Heru Budi Lanjutkan Proyek Normalisasi Sungai

Kini Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono akan melanjutkan kembali proyek normalisasi sungai.

Selain normalisasi Ciliwung, Pemerintah Kota Jakarta Timur juga meminta pemerintah pusat membuat turap untuk mencegah longsor di bantaran Kali Cipinang di kawasan Cibubur.

Pada Jumat lalu, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Cibubur Heru Kristianto mengatakan Pemkot Jakarta Timur telah bersurat kepada BBWSCC soal turap Kali Cipinang itu. Pembangunan turap diperlukan untuk mengantisipasi longsor akibat tingginya debit air saat hujan deras.

"Kami segera kirim surat ke BBWSCC, karena kewenangan aliran Kali Cipinang ini berada di bawah pemerintah pusat," kata Heru Kristianto di Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022, seperti dikutip dari Antara.

BBWSCC Masih Inventarisasi Lokasi Normalisasi Sungai

Menurut Bambang, BBWSCC dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI masih menginventarisasi lokasi untuk normalisasi. Dalam proyek ini, Pemerintah DKI bertanggung jawab atas pembebasan lahan, sementara BBWSCC bertugas membangun konstruksi normalisasi, dengan membuat turap di bantaran sungai.

Lokasi yang perlu dinormalisasi adalah di kawasan Kramat Jati dan Pejaten. Namun Bambang belum bisa memastikan lokasinya, karena proses inventarisasi normalisasi sungai Ciliwung masih berjalan. "Karena meskipun sudah ada pembebasan lahan, tapi kalau pembebasan lahannya belum menyeluruh, itu belum bisa (normalisasi)," jelas dia.

Baca juga: IA ITB: Normalisasi Sungai Terhenti Demi Janji Politik, Naturalisasi Hanya Rencana Belaka