TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan masih ada lahan yang harus dibebaskan untuk melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung. Menurut dia, lahan tersebut mayoritas berlokasi di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

"Jadi ada yang bolong-bolong itu yang segera kami selesaikan," kata Heru Budi Hartono di Markas Kodam Jaya, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin, 24 Oktober 2022.

Heru tak mendetailkan berapa panjang lahan yang harus dibebaskan untuk melancarkan program normalisasi tahun depan. Pemerintah DKI, tutur dia, harus melihat dulu dokumen Land Acquisition and Resetlement Action Plan (LARAP).

LARAP adalah dokumen yang berisikan tindakan penanganan dampak sosial dan ekonomi yang muncul akibat pengadaan tanah dan permukiman kembali.

Heru melanjutkan pemerintah DKI telah membayar sejumlah lahan yang diperlukan. Namun, tambah dia, pemerintah daerah memang belum membeli semua lahan yang diperlukan. "Tadi saya sudah tugaskan Dinas Tata Air (Dinas Sumber Daya Air) untuk segera turun lagi. Mudah-mudahan bisa lancar," ucap Kepala Sekretariat Presiden ini.

Sebelumnya, pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung dimulai di era mantan Gubernur Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. Beberapa rumah warga di bantaran sungai bahkan digusur saat mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjabat.

Namun, program ini mandek sejak 2017 ketika bekas Gubernur Anies Baswedan memimpin. Anies berjanji tak akan melanjutkan normalisasi apalagi sampai menggusur warga. Dia mengganti normalisasi dengan naturalisasi.

Kini Heru Budi Hartono akan melanjutkan normalisasi. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI masih menginventarisasi lokasi untuk normalisasi.

Baca juga: Antisipasi Banjir, Normalisasi Anak Kali Ciliwung di Mangga Dua Dikebut