Dewan Kesenian Jakarta Bantah Ada Kerusuhan dalam Musyawarah Kesenian di TIM

Selasa, 1 November 2022 15:06 WIB

Anggota Dewan Kesenian Jakarta periode 2020-2023. Foto: Eva Tobing DKJ

TEMPO.CO, Jakarta - Humas Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) Sena Fransiskus membantah ada kerusuhan dalam musyawarah kesenian di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, hari ini.

“Tidak ada kerusuhan yang gimana-gimana. Hanya ada sedikit silang pendapat saja. Semua kondusif,” kata Sena saat dihubungi Tempo, Selasa, 1 November 2022.

Hingga saat ini, kata dia, musyawarah yang digelar di Teater Wahyu Sihombing di TIM masih terus berlangsung dengan kondusif. “Sekarang masih berlangsung dan aman, ngga ada yang gimana-gimana,” ujarnya.

Hal itu disampaikan Sena menanggapi video yang diterima Tempo yang merekam kondisi rusuh dalam Musyawarah Kesenian Jakarta 2022 yang diadakan digelar DKJ di Taman Ismail Marzuki (TIM).

Selanjutnya tujuan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) menggelar musyawarah....

<!--more-->

Dalam konferensi pers sebelumnya, Ketua Pengurus Harian Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) Danton Sihombing mengatakan musyawarah itu bertujuan untuk menyampaikan berbagai hal tentang perkembangan kesenian di Jakarta. Menurut dia, kegiatan itu adalah musyawarah pertama berdasarkan Pergub nomor 4 tahun 2020.

"Sejarah TIM ini adalah ruang dialog secara formal dan informal. Musyawarah ini sebagai upaya pertama yang masih dipelajari, baik teknis maupun hal-hat terkait bagaimana menghubungkan, mencari relasi-relasi satu dengan yang lain," ujar Danton di Teater Sjumandjaya, Kineforum, Taman Ismail Marzuki, 25 Oktober 2022.

Lewat musyawarah tersebut, ketua pengurus harian Dewan Kesenian Jakarta itu berharap bisa melihat apa saja kebutuhan untuk memajukan kesenian Jakarta. "Selama ini DKJ sangat bersentuhan erat dengan kerja-kerja birokrasi dinas pekerjaan sampai gubernur DKI Jakarta. Dalam Pergub, DKJ sebagai mitra gubernur untuk memberikan kemajuan kesenian Jakarta," kata Danton.

Namun musyawarah DKJ itu ditentang oleh Masyarakat Kesenian Jakarta. Ketua Badan Pengurus Harian Masyarakat Kesenian Jakarta (MKJ), Arie Batubara, mengatakan pihaknya menolak rencana penyelenggaraan musyawarah versi Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).

Advertising
Advertising

Menurut dia, musyawarah tersebut diduga tidak sesuai dalam Pergub Nomor 4 Tahun 2020 tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta, baik yang sifatnya normatif maupun substansial.

Baca juga: Masyarakat Kesenian Jakarta Minta Rencana Acara Musyawarah Versi Dewan Kesenian Jakarta Dihentikan

Berita terkait

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

4 hari lalu

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.

Baca Selengkapnya

Alasan PKS Menolak RUU DKJ Disahkan Jadi Undang-undang

31 hari lalu

Alasan PKS Menolak RUU DKJ Disahkan Jadi Undang-undang

PKS mengungkapkan sejumlah alasan menolak pengesahan RUU DKJ menjadi undang-undang.

Baca Selengkapnya

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

32 hari lalu

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.

Baca Selengkapnya

DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa

32 hari lalu

DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa

DPR juga akan membahas 6 agenda lainnya di sidang paripurna yang akan diselenggarakan mulai pukul 09.30 WIB.

Baca Selengkapnya

Respons Golkar Soal Pilkada DKJ akan Berlangsung Satu Putaran

39 hari lalu

Respons Golkar Soal Pilkada DKJ akan Berlangsung Satu Putaran

Golkar berharap Pilkada DKJ satu putaran mampu menciptakan Jakarta menjadi lebih hidup.

Baca Selengkapnya

Sandiaga Yakin Jabodetabekjur Bakal Dorong Pergerakan Wisatawan Nusantara, Ini Sebabnya

41 hari lalu

Sandiaga Yakin Jabodetabekjur Bakal Dorong Pergerakan Wisatawan Nusantara, Ini Sebabnya

Menteri Sandiaga Uno menyatakan pembentukan kawasan aglomerasi di Jabodetabekjur itu dapat meningkatkan sektor pariwisata.

Baca Selengkapnya

DPR dan Pemerintah Setuju Hapus Ketentuan Soal Peralihan Aset ke DKJ, Ini Alasannya

42 hari lalu

DPR dan Pemerintah Setuju Hapus Ketentuan Soal Peralihan Aset ke DKJ, Ini Alasannya

Pemerintah Provinsi DKJ tetap dapat mengusulkan pemanfaatan barang milik negara setelah Jakarta tak lagi jadi ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

Sekjen Kemendagri Sebut DKJ Punya Dua Kekhususan, Apa Saja?

44 hari lalu

Sekjen Kemendagri Sebut DKJ Punya Dua Kekhususan, Apa Saja?

Anggota Baleg DPR mengingatkan agar kekhususan DKJ lebih dari sekadar soal kewenangan pengelolaan sektoral ataupun administrasi.

Baca Selengkapnya

Mendagri, DPR, dan DPD Kompak Bilang Gubernur DKJ Dipilih Langsung oleh Rakyat

47 hari lalu

Mendagri, DPR, dan DPD Kompak Bilang Gubernur DKJ Dipilih Langsung oleh Rakyat

Mendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ bukan ditunjuk oleh Presiden.

Baca Selengkapnya

Di Hadapan DPR, Tito Karnavian Tegaskan Gubernur Jakarta Bukan Ditunjuk Presiden

47 hari lalu

Di Hadapan DPR, Tito Karnavian Tegaskan Gubernur Jakarta Bukan Ditunjuk Presiden

Mendagri Tito menegaskan bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tetap melalui Pilkada.

Baca Selengkapnya