TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Sarjoko menyebut tidak ada alokasi anggaran pembangunan rumah DP nol rupiah dalam APBD DKI 2023.

Dinas PRKP DKI mengusulkan pagu indikatif Rp 1,22 triliun yang fokus pada penanganan RW kumuh serta pembangunan dan pengelolaan rumah susun sewa alias rusunawa.

"Bahwasannya pagu anggaran indikatif Rp 1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP nol," kata dia dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 1 November 2022.

Anggaran Rp 1,22 triliun diperuntukkan kegiatan strategis hunian yang menjadi salah satu prioritas dan target pembangunan tahun depan. Kegiatan strategis hunian ini terdiri dari penanganan RW kumuh, perbaikan kualitas kawasan permukiman, pembangunan rusunawa, pengelolaan dan pemeliharaan rusunawa, serta penyediaan fasilitas kepemilikan rumah susun.

Sarjoko memastikan kegiatan-kegiatan ini tidak untuk membangun rumah DP nol rupiah. Sebelumnya, anggota Banggar DPRD DKI, Gembong Warsono, mempertanyakan apakah prioritas pembangunan hunian DKI 2023 mencakup pembangunan rumah DP nol. Dia mengkritik program yang diinisiasi mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan itu tak tepat sasaran.

Menurut Sarjoko, alokasi anggaran yang sehubungan dengan rumah DP nol tidak masuk di Dinas PRKP. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI yang akan mengajukan anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah atau FPPR (DP nol rupiah) senilai Rp 176,01 miliar. Anggaran ini disampaikan dalam pembahasan APBD DKI 2023.

Sarjoko menjelaskan anggaran FPPR Rp 176,01 miliar akan masuk ke pos pembiayaan BPKD DKI yang kemudian disalurkan ke
Unit Pengelola Dana Perumahan Dinas PRKP DKI.

Unit Pengelola Dana Perumahan lantas menyalurkan dana ke pengembang rumah DP nol rupiah melalui perbankan di Bank DKI. Uang ini dipakai guna membayar unit hunian DP nol. Nantinya warga akan mengembalikan uang tersebut melalui skema cicilan KPR di Bank DKI.

Sarjoko menerangkan anggaran FPPR adalah dana bergulir bukan untuk membangun hunian, tetapi sebagai dana talangan agar warga mudah memperoleh unit DP nol rupiah milik pemerintah DKI.

"Dana yang dalam tanda kutip dipinjamkan sebenarnya kepada masyarakat yang mereka melakukan pengembalian secara cicilan per bulan," jelas dia.

Baca juga: Politikus PDIP Singgung Program Rumah DP Nol Rupiah yang Diinisiasi Anies Baswedan Abal-abal