TEMPO.CO, Jakarta - Berita Rizky Noviyandi Achmad atau RNA, 30 tahun, ayah yang membunuh anak kandungnya sendiri di Depok mengaku khilaf saat melakukan aksinya jadi pemuncak Top 3 Metro hari ini. Pada posisi kedua ada berita anggota Komisi B Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mengkritik pernyataan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo soal pembangunan proyek Light Rail Transit atau LRT Jakarta yang tersendat oleh regulasi.

Sedangkan di posisi tiga Top 3 Metro ada berita Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta akan menyediakan rumah susun atau rusun bagi warga terdampak relokasi pembebasan lahan normalisasi Sungai Ciliwung. Kepala Dinas PRKP Jakarta Sarjoko berujar, rencana pembangunan rusun di Jalan Margasatwa, Pondok Labu, Jakarta Selatan dengan alokasi anggaran Rp 544 miliar.

Berikut ini berita Top 3 Metro hari ini:

1. Begini Pengakuan Rizky, Ayah yang Bunuh Anak Kandungnya di Depok

Rizky Noviyandi Achmad atau RNA, 30 tahun, ayah yang membunuh anak kandungnya sendiri di Depok mengaku khilaf saat melakukan aksinya. Ia mengaku emosi karena anaknya tidak pernah menghargainya sebagai seorang ayah.

“Saya khilaf, pak, saya sering dibuat kesal terus sama dia, enggak pernah dihargai, selalu diinjak-injak, saya juga sebagai laki-laki punya harga diri,” kata Rizky menyesali perbuatannya membunuh anak kandungnya di kantor Polres Metro Depok, Rabu, 2 November 2022.

Rizky mengatakan sebenarnya dia meluapkan kekesalannya kepada istrinya, NI, 31 tahun, yang selalu minta cerai. Namun, ia merasa anak sulungnya, KPC, 11 tahun, sudah terpengaruhi oleh ibunya. Alhasil kemarahan Rizky terlampiaskan pula ke anaknya itu. “Saya tanya enggak pernah jawab, saya tegur aja dia cuek aja gitu, saya emosi,” kata Rizky.

Berawal dari Pertengkaran Suami Istri
Rizky menceritakan pembunuhan ini berawal saat ia bertengkar dengan istrinya yang memaksa agar dipulangkan ke rumah pamannya pada Selasa, 1 November 2022, karena ingin bercerai.

“Saat itu saya ngomong ke anak saya, ‘Key dengar ayah mau bicara’, tapi tak dihiraukan malah buang muka, akhirnya dari situ saya muncak,” kata Rizky.

Emosi Rizky pun semakin menjadi-jadi. Sebilah golok yang berada di bawah meja ruang tamu ia raih dan digunakan untuk melukai leher istrinya. “Spontan saya lihat golok di bawah meja, langsung saya bacok istri saya di leher,” kata dia.

Melihat perbuatan ayahnya pada ibunya, KPC mencoba lari. Namun, Rizky berhasil mengejar dan melukainya. KPC, yang sudah mengenakan seragam sekolah dasar putih-merah, pun tewas karena mengalami luka bacok di sekujur tubuhnya mulai dari kepala, mata, leher, hingga tangan, dan beberapa jari putus.

Sementara ibunya, NI, kritis karena mengalami luka bacok di bagian wajah dan badan. Saat ini korban masih dalam perawatan di rumah sakit.

Rizky kini ditahan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Depok. Polisi menyita satu barang bukti pembunuhan dan KDRT itu berupa sebilah parang yang masih berlumuran darah.

2. Kritik Kadishub DKI Soal Proyek LRT Jakarta, Gilbert Salahkan 5 Tahun Era Anies Baswedan

Anggota Komisi B Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mengkritisi pernyataan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo soal pembangunan proyek Light Rail Transit atau LRT Jakarta yang tersendat oleh regulasi.

“Padahal dalam beberapa kali rapat dengan Komisi B DPRD, justru hal tersebut tidak pernah diungkapkan selama era Gubernur Anies,” kata Gilbert melalui keterangan tertulis, Rabu, 2 November 2022.

Hal yang sangat menonjol, kata dia, justru memaksakan pembangunan harus dalam bentuk Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) dan sudah ditolak mentah-mentah oleh Komisi B DPRD 2020-2021. Sebab, potensi sangat besar untuk merugikan negara seperti kasus Palyja dan Aetra di era orde baru.

“Pernyataan Kadishub tersebut soal tersendat karena regulasi ini menjadi tidak tepat karena justru sudah ada Perpres yang dikeluarkan mengenai hal ini, tetapi tidak satupun LRT yang dibangun selama lima tahun di era Anies,” ujar politikus PDIP itu.

Ia mengatakan LRT yang sudah ada antara Velodrome-Kelapa Gading dibiarkan terbengkalai tanpa lanjutan yang pada akhirnya harus disubsidi lebih dari Rp 300 ribu per tiket. Ini menelan public service obligation (PSO) yang sangat besar.

“Seharusnya, trayek lanjutan dibuat selama lima tahun era Anies agar harga tiket menjadi rasionil karena jalurnya menjangkau banyak lokasi, sehingga jumlah penumpang dapat tercapai,” kata Gilbert.

Menurutnya, proyek LRT Jakarta itu menjalankan amanah beberapa Peraturan Presiden yang ditanda-tangani oleh Presiden Jokowi yang termasuk proyek strategis nasional.

Suasana di dalam gerbong LRT Jakarta, yang melayani perjalanan dari stasiun Pegangsaan II, Kelapa Gading menuju stasiun Velodrome, Rawamangun, Sabtu, 27 April 2019. TEMPO/Cheta Nilawaty

Beberapa Perpres tersebut adalah Perpres Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek; Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN); dan Perpres Nomor 79 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Provinsi DKI Jakarta.

“Kesan menjegal pembangunan kelanjutan LRT ini dari pihak Dishub semakin menguat karena tidak ada anggaran yang dimasukkan dalam KUA PPAS 2023. Artinya, LRT ini akan semakin lama mangkrak dan rusak karena tidak jalan dan menelan biaya PSO yang luar biasa per tiket,” ujarnya.

Dia menilai bahwa sepatutnya ada dukungan berupa kebijakan anggaran untuk LRT melalui Jakpro dalam RAPBD 2023. Bappeda DKI sendiri tampaknya diisi dengan orang yang tidak tepat, sehingga ini tidak dimasukkan ke dalam RAPBD 2023.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengungkapkan, proyek pembangunan LRT Jakarta Fase 2 terhambat regulasi. Hal tersebut diungkapkan Syafrin di Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa, 1 November 2022.

"Untuk LRT memang kami masih fokus kepada bagaimana penyiapan regulasinya karena sejak 2015 sampai dengan (saat ini) beberapa kali dilakukan memang terpantau bahwa selalu gagal," kata Syafrin kepada wartawan.

3. DKI Alokasikan Rp 544 Miliar untuk Bangun Rusun Bagi Warga Terdampak Normalisasi Sungai Ciliwung

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta akan menyediakan rumah susun atau rusun bagi warga terdampak relokasi pembebasan lahan normalisasi Sungai Ciliwung.

Kepala Dinas PRKP Jakarta Sarjoko berujar, rencana pembangunan rusun di Jalan Margasatwa, Pondok Labu, Jakarta Selatan dengan alokasi anggaran Rp 544 miliar.

"Kami menyiapkan hunian untuk mengantisipasi pelaksanaan penataan Kali Ciliwung," kata dia dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Selasa malam, 1 November 2022.

Sarjoko mengutarakan pembangunan rusun menggunakan skema tahun jamak atau multiyears. Dinas PRKP telah mengusulkan anggaran pembangunan rusun senilai Rp 217 miliar dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2023.

Sementara itu, rencananya alokasi anggaran di APBD DKI 2024 sebanyak Rp 326 miliar. Anggaran Rp 544 miliar akan dipakai untuk mendirikan rusun tiga tower dengan total kurang lebih 675 unit. "Kebetulan perencanaan (pembangunan) menggunakan konsep green building," ucap Sarjoko.

Tak hanya itu, Dinas PRKP juga akan membebaskan lahan di satu lokasi Jakarta Selatan. Anggaran pembebasan lahan sudah dialokasikan dalam APBD DKI 2022.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.