TEMPO.CO, Jakarta - Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan tuntutan massa reuni aksi 411 yang meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mundur dari jabatannya tidak masuk akal dan tidak berdasar.

Juri menuturkan tuntutan agar Jokowi mundur selalu disampaikan oleh kelompok itu. “Ini menandakan bahwa tuntutan itu sangat absurd, tidak berdasar, dan tidak nyambung dengan kebutuhan masyarakat,” kata Juri dalam siaran pers KSP, Jumat, 4 November 2022.

Juri menjelaskan saat ini masyarakat tahu pemerintah sedang berupaya untuk menyelesaikan pandemi Covid-19. Selain itu, pemerintah tengah bekerja keras untuk mengantisipasi berbagai dampak masalah akibat persoalan global.

"Seperti krisis pangan, energi, dan krisis keuangan global. Saat yang sama terus melanjutkan program-program prioritas nasional untuk membawa kemajuan Indonesia lebih cepat," ujar Juri.

Dengan begitu, Juri menyebutkan, aksi 411 tersebut hanya menimbulkan kegaduhan. “Jadi kalau tuntutannya Presiden Jokowi mundur, sudah pasti tidak akan dihiraukan oleh masyarakat dan dianggap hanya membuat kegaduhan saja,” kata Juri.

Mantan komisioner KPU ini menilai aksi yang dilakukan oleh kelompok Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) tersebut sebenarnya sebuah konsolidasi politik berbalut demonstrasi, yang sangat kontraproduktif dan tidak mendidik masyarakat.

“Ini bentuk konsolidasi politik yang dilakukan di jalanan. Sebaiknya konsolidasi dilakukan dengan mencari dukungan politik. Berikan hal-hal yang baik dan dibutuhkan oleh masyarakat, bukan dengan memanfaatkan moment-moment seperti ini yang justru menggangu kepentingan masyarakat,” ucap Juri.

Reuni Aksi 411 merujuk pada demonstrasi besar yang terjadi di Jakarta 4 November 2016 lalu. Saat itu ribuan orang dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Masjid Istiqlal untuk salat Jumat Bersama dan berjalan menuju depan Istana Merdeka.

Massa aksi 411 saat itu memprotes penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Aksi tersebut dimotori oleh kelompok Front Pembela Islam (FPI)-kini Front Persaudaraan Islam-bersama sejumlah pemuka agama seperti Rizieq Shihab, Abdullah Gymnastiar, Bachtiar Nasir, Arifin Ilham, dan lainnya.

Aksi ini dinilai bermuatan politis karena saat itu Ahok sedang maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta untuk bertarung melawan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono. Polisi akhirnya menetapkan Ahok sebagai tersangka penistaan Agama dan ia pun kalah di Pilkada DKI oleh Anies Baswedan.

Baca juga: Ada Menantu Rizieq Shihab di Massa Reuni Aksi 411, Tuntut Jokowi Mundur