TEMPO.CO, Jakarta - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran pengadaan lahan LRT Jakarta Fase 1B senilai Rp 20 miliar. Angka ini menyusut dari usulan awal Rp 80 miliar.

"Setelah ada arahan ratas (rapat terbatas) terakhir perlu penyesuaian dari Velodrome ke Manggarai," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam rapat kerja dengan Komisi B di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 11 November 2022.

Sebelumnya, ratas yang dipimpin Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Istana Negara memutuskan pembangunan LRT Jakarta dilanjutkan dari Velodrome ke Manggarai. Semula pemerintah DKI fokus menggarap LRT Jakarta Fase 2A rute Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS).

Dalam rapat kerja dengan Komisi B kemarin, Pemerintah DKI menegaskan trayek Velodrome-Manggarai masuk ke Fase 1B. Sementara Fase 2A tetap Kelapa Gading-JIS, tapi ditahan pembangunannya.

Syafrin menyatakan nilai pembebasan lahan lebih murah dari usulan lantaran pemerintah DKI hanya membutuhkan tanah untuk pintu masuk ke setiap stasiun LRT. Sementara konstruksi utama menggunakan median jalan di sepanjang Jalan Pemuda, Jalan Pramuka, Jalan Proklamasi, dan Jalan Tambak.

"Sehingga (yang) dibutuhkan hanyalah pembebasan lahan untuk entrance stasiun-stasiun di sepanjang koridor ini," jelas dia.

DPRD DKI telah menyepakati anggaran pembangunan kereta layang ini senilai Rp 442 miliar. Anggaran itu masuk dalam penyertaan modal daerah (PMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) di Rancangan APBD DKI 2023. Suntikan modal itu di luar dana pengadaan lahan di Dishub DKI.

Baca juga: DPRD Dukung Proyek LRT Velodrome - Manggarai, Berubah dari Rencana Anies ke JIS