TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Bike To Work (B2W) Indonesia Fahmi Saimima heran dengan sikap politik pemerintah DKI saat ini. Sebab, pemerintah DKI menolkan anggaran pembangunan jalur sepeda, tapi mengalokasikan dana untuk membangun lahan parkir atau park and ride di Glodok, Jakarta Barat.

"Yang makin konyol malah anggaran Rp 55,6 miliar disetujui untuk membangun tempat parkir di Glodok," kata dia dalam pesan teksnya, Sabtu, 12 November 2022.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan anggaran pembangunan jalur sepeda yang semula Rp 38 miliar menjadi nol. Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Rancangan APBD DKI 2023 bersama Komisi B DPRD DKI di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 11 November 2022.

Dalam rapat itu, Dishub DKI juga mengusulkan anggaran pembangunan park and ride Glodok. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo menyebut lahan ini menjadi lokasi parkir ideal bagi warga yang datang atau berangkat ke kawasan barat dan utara.

"Parkir Glodok menjadi ideal apalagi nanti setelah terbangun untuk stasiun MRT," ucap dia usai rapat.

Karena rencana ini, Fahmi merasa, pemerintah DKI justru kembali membangun kota yang berorientasi pada kendaraan pribadi atau car oriented. "Sungguh kembali mundur menjadi kota yang 'car minded'," ujar dia.

DKI nolkan anggaran jalur sepeda tahun depan

Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo memastikan tidak ada pembangunan jalur sepeda di 2023. Dinas akan terlebih dulu mengevaluasi efektivitas jalur sepeda eksisting.

Evaluasi pun tidak menggunakan kas daerah. Pemerintah DKI bakal bekerja sama dengan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia guna mengevaluasi pemanfaatan jalur sepeda di Ibu Kota.

Menurut Syafrin, kelanjutan proyek jalur sepeda di Jakarta menunggu hasil evaluasi. "Tentu hasil evaluasi yang akan menentukan," ujar dia di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat kemarin.

Baca juga: Nol Anggaran Jalur Sepeda Tahun Depan, B2W: Konyolnya Politik di Jakarta