Nol Anggaran Jalur Sepeda Tahun Depan, B2W: Konyolnya Politik di Jakarta

Pesepeda melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Ahad, 17 Oktober 2021. Pesepeda sempat dilarang melintasi jalanan ini selama pembatasan mobilitas pada masa PPKM Level 4. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komunitas Bike to Work atau B2W Indonesia merasa menjadi korban politik atas sikap DPRD dan pemerintah DKI soal pembangunan jalur sepeda. Sebab, anggaran pembangunan jalur sepeda pada 2023 dinolkan yang kemudian disetujui Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI.

"Kami menjadi korban dari betapa konyolnya sikap politik di DKI," kata Ketua Umum B2W Indonesia, Fahmi Saimima, dalam pesan teksnya, Sabtu, 12 November 2022. 

Kemarin Komisi B menggelar rapat kerja dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta membahas Rancangan APBD DKI 2023. Dishub semula mengusulkan anggaran pembangunan rute sepeda di Ibu Kota senilai Rp38 miliar dan evaluasi penggunaan jalur eksisting Rp2 miliar.

Usai usulan itu disampaikan, beberapa anggota Komisi B mengkritik anggaran tersebut. Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak misalnya merasa proyek jalur sepeda hanya menghamburkan uang daerah. 

Komisi B memberikan waktu kepada pemerintah DKI untuk mendiskusikan sejumlah usulan legislator Kebon Sirih itu selama satu jam. Salah satu hasil diskusi bahwa anggaran pembangunan jalur sepeda dan untuk evaluasi dinolkan.

Padahal, Fahmi mengutarakan, pembangunan jalur sepeda masuk dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI 2023-2026. Dokumen RPD mencantumkan target pembangunannya mencapai 535,68 kilometer pada 2026. 

"DKI Jakarta sedang mengajak masyarakatnya berlari dari ketertinggalan, malah sekarang dipaksa berhenti dan mundur lagi ke belakang," ucap dia.

Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo memastikan tidak ada pembangunan jalur sepeda di 2023. Dinas akan terlebih dulu mengevaluasi efektivitas jalur sepeda eksisting. 

Evaluasi pun tidak menggunakan kas daerah. Pemerintah DKI bakal bekerja sama dengan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia guna mengevaluasi pemanfaatan jalur sepeda di Ibu Kota. 

Menurut Syafrin, kelanjutan proyek jalur sepeda di Jakarta menunggu hasil evaluasi. "Tentu hasil evaluasi yang akan menentukan," ujar dia di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat kemarin.

Baca juga: Terpopuler Metro: Penemuan 4 Jenazah di Kalideres, Anggaran Nol untuk Jalur Sepeda






RAPBD DKI 2023 Bengkak akibat TNI & Polri Minta Hibah dan PMD, Fitra: Bisa Jadi Temuan BPK

53 menit lalu

RAPBD DKI 2023 Bengkak akibat TNI & Polri Minta Hibah dan PMD, Fitra: Bisa Jadi Temuan BPK

Sekretaris Jenderal Fitra Misbah Hasan menyatakan kenaikan RAPBD DKI akibat hibah untuk TNI & Polri bisa jadi temuan BPK.


Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan Baru Penyedia Jasa Lainnya Perorangan

4 jam lalu

Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan Baru Penyedia Jasa Lainnya Perorangan

DPRD DKI Jakarta meminta Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengevaluasi aturan baru penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP).


Ancaman Resesi Tahun Depan, Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan PJLP

9 jam lalu

Ancaman Resesi Tahun Depan, Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan PJLP

Kepgub yang baru diteken Pj Gubernur Heru Budi Hartono itu menimbulkan keresahan dari PJLP yang berusia di atas 56 tahun.


Huru Hara Pembahasan APBD DKI 2023, Membengkak Rp 1,2 Triliun

10 jam lalu

Huru Hara Pembahasan APBD DKI 2023, Membengkak Rp 1,2 Triliun

Rancangan APBD DKI 2023 akhirnya disepakati Rp 83,7 triliun., lebih besar dari KUA-PPA Rp 82,5 triliun.


DPRD DKI Usul Uang Operasional Jumantik hingga RT dan RW di Jakarta Dinaikkan

15 jam lalu

DPRD DKI Usul Uang Operasional Jumantik hingga RT dan RW di Jakarta Dinaikkan

Ketua Komisi A DPRD DKI mengatakan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi petugas RT/RW belum pernah disesuaikan sejak 2018.


Sepeda Sewa di Sudirman-Thamrin Terbengkalai, Dishub DKI: Operator Tak Bisa Melanjutkan

1 hari lalu

Sepeda Sewa di Sudirman-Thamrin Terbengkalai, Dishub DKI: Operator Tak Bisa Melanjutkan

Kepala Dishub DKI Syarif Liputo mengatakan sedang mengevaluasi lagi program sepeda sewa atau bike sharing.


Anak Buah Heru Budi Pastikan Penghapusan Wali Kota dan Bupati di Jakarta Tidak Benar, Begini Penjelasannya

1 hari lalu

Anak Buah Heru Budi Pastikan Penghapusan Wali Kota dan Bupati di Jakarta Tidak Benar, Begini Penjelasannya

Anak buah Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyatakan penghapusan wali kota dan bupati setelah Jakarta tak lagi jadi ibu kota, tidak benar.


RAPBD DKI Rp 83,7 Triliun Diketok Jumat Dini Hari, Akan Disahkan di Rapat Paripurna DPRD Pekan Depan

2 hari lalu

RAPBD DKI Rp 83,7 Triliun Diketok Jumat Dini Hari, Akan Disahkan di Rapat Paripurna DPRD Pekan Depan

RAPBD DKI 2023 sempat membengkak hingga Rp 87,2 trilun. Akan disahkan menjadi APBD pada rapat paripurna DPRD pekan depan.


PAM Jaya Dapat PMD 2023 Senilai Rp 324,6 Miliar, Demi Kedaulatan Air Cakupan 100 %

2 hari lalu

PAM Jaya Dapat PMD 2023 Senilai Rp 324,6 Miliar, Demi Kedaulatan Air Cakupan 100 %

PAM Jaya memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta tentang Penyertaan Modal Daerah 2023 senilai Rp 324,6 miliar.


RAPBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun, Anggaran Program Prioritas Heru Budi tidak Dipangkas

2 hari lalu

RAPBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun, Anggaran Program Prioritas Heru Budi tidak Dipangkas

Kepala BPKD Jakarta menyatakan pemerintah daerah harus menganggarkan biaya untuk program prioritas Pj Gubernur Heru Budi Hartono dalam RAPBD DKI 2023