Top 3 Metro: 7 RT Terendam Banjir, Beda Tujuan Sumur Resapan Era Anies Baswedan dan Heru Budi
Reporter
Tempo.co
Editor
Clara Maria Tjandra Dewi H.
Jumat, 18 November 2022 07:04 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler metropolitan pada Jumat pagi dimulai dari banjir di 7 RT di Jakarta kemarin. Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji menyebut banjir terjadi karena intensitas hujan lebat yang terjadi sejak pagi.
Berita berikutnya soal perbedaan tujuan pembangunan sumur resapan era Anies Baswedan dan Heru Budi. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Dudi Gardesi Asikin menyebut sumur resapan dibangun untuk konservasi air tanah, bukan banjir.
Berita ketiga adalah soal kisruh tanah wakaf Masjid Kebon Sirih atau Masjid Al-Hurriyah antara warga dengan MNC Group. Pengurus RW melaporkan kisruh itu ke Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Berikut 3 berita terpopuler kanal metropolitan pada Jumat, 18 November 2022:
1. Tujuh RT di Jakarta Terendam Banjir Hari Ini
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji menuturkan titik banjir di ibu kota bertambah. Menurutnya kejadian ini dampak dari intensitas hujan lebat yang terjadi sejak pagi.
"BPBD mencatat genangan yang sebelumnya terjadi di dua ruas jalan tergenang dan dua RT, saat ini menjadi tiga ruas jalan tergenang dan tujuh RT atau 0,023 persen dari 30.470 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 17 November 2022.
Banjir menyebabkan Pos Cipinang Hulu naik statusnya menjadi siaga tiga atau waspada. Ada lima RT di Jakarta Barat yang terendam banjir, dua di antaranya di Kelurahan Rawa Buaya.
Lalu satu RT di Kelurahan Kembangan Utara, satu RT di Kelurahan Joglo, dan satu di Kelurahan Duri Kosambi. Ketinggian air diperkirakan 20 sampai 25 sentimeter.
Kemudian satu RT yang terdampak di wilayah Jakarta Utara, yaitu di Kelurahan Rorotan dengan ketinggian air 25 centimeter. Ada juga di Jakarta Timur dengan jumlah satu RT di Kelurahan Rawa Terate dengan ketinggian air 30 sentimeter.
Ada pun tiga ruas jalan yang terendam banjir, seperti di Jalan Strategi Raya, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Lalu di Jalan Hiu, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
Terdampak juga pada Jalan Benda Kamal Raya, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Ketiggian air di masing-masing lokasi diperkirakan 20 sampai 30 centimeter.
"BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat," tulis Isnawa.
Masyarakat diimbau tetap waspada dan hati-hati terhadap potensi banjir lainnya. Apabila membutuhkan bantuan, silakan menghubungi nomor darurat 112 yang bebas biaya selama 24 jam.
Selanjutnya beda dengan Anies Baswedan, anak buah Heru Budi sebut Sumur Resapan untuk konservasi air tanah...
<!--more-->
2. Beda dengan Anies Baswedan, Anak Buah Heru Budi Sebut Sumur Resapan untuk Konservasi Air Tanah
Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Dudi Gardesi Asikin menyebut sedari dulu sumur resapan dibangun untuk konservasi air tanah. Menurut dia, konservasi air tanah adalah tujuan dari pembangunan sumur resapan.
"Sumur resapan tujuan utamanya melakukan konservasi. Dari dulu seperti itu, untuk recharge air tanah," kata dia saat dihubungi, Kamis, 17 November 2022.
Tahun depan Dinas SDA Jakarta akan melanjutkan program sumur resapan. Dinas bakal mengandalkan kerja sama swakeola dengan pihak swasta. Menurut dia, banyak kendala soal aset di pembangunan tahun sebelumnya, sehingga pemerintah DKI tak akan masif mengerjakan sumur resapan pada 2023.
Dinas SDA DKI hanya mengusulkan anggaran pembangunan sumur resapan, Pemanenan Air Hujan (PAH), dan konservasi air tanah dalam pembahasan Rancangan APBD DKI 2023 senilai Rp 19,79 miliar. Namun, jumlah itu diturunkan hanya menjadi Rp 1 miliar.
Dudi menuturkan sumur resapan di beberapa titik yang kerap tergenang memang efektif menyurutkan air. Karena itu, dinas menggali kedalaman sumur hingga ke titik lapisan pasir, sehingga daya serapnya bagus.
Walau begitu, sumur resapan hanya efektif mengatasi banjir pada kondisi hujan tertentu. "Tapi kalau sudah hujan seharian, mereka (sumur resapan) tidak akan menampung (air) juga," jelas dia.
Dudu menambahkan, pihaknya akan semaksimal mungkin menyerap anggaran Rp 1 miliar untuk membangun sumur resapan. Anggaran itu fokus untuk membangun sumur dengan kedalaman menengah hingga dalam. Dengan begitu, dia menyatakan, titik daya serap dan konservasi air tanah dapat diperluas.
Baca: Banjir Jakarta, Sumur Resapan Anies Baswedan, dan Naturalisasi vs Normalisasi Ahok
Selanjutnya kisruh tanah wakaf Masjid Kebon Sirih dilaporkan ke Heru Budi...
<!--more-->
3. Kisruh Tanah Wakaf Masjid Kebon Sirih, Pengurus RW Lapor ke Heru Budi
Pengurus Rukun Warga 06, Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat resmi melaporkan kisruh tanah wakaf masjid Kebon Sirih atau Masjid Al-Hurriyah ke Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada Kamis, 17 November 2022.
Surat bernomor: 09-RW-06/XI/2022 itu berisikan penolakan tukar guling tanah wakaf dan permohonan perlindungan hukum. "Kami memohon kiranya bapak Gubernur dapat membantu membatalkan proses tukar guling tanah wakaf Masjid Al Hurriyah dan meminta pihak pengembang PT GLD Property atau MNC group membangun kembali masjid yang telah dirobohkan," ujar Ketua RW 06 Tomy Tampatty dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 17 November 2022.
Selain itu, Tomy meminta agar Heru Budi memberikan perlindungan hukum terkait dengan dugaan kriminalisasi terhadap dirinya yang kini ditetapkan tersangka atas laporan pencemaran nama baik. Tomy dilaporkan ke polisi oleh pengembang tersebut. "Kami memohon kiranya Pemda DKI atau bapak gubernur dapat memberikan perlindungan hukum mengingat penolakan yang kami lakukan adalah bagian dari tugas kami selaku Ketua RW 06 yang harus memperjuangkan aspirasi dan hak warga/jemaah dalam mempertahankan rumah ibadah Masjid Al Hurriyah Kebon Sirih," kata Tomy.
Bantah Lakukan Pencemaran Nama Baik
Tomy menyatakan pengurus RW 06 tidak melakukan pencemaran nama baik siapapun, tapi hanya melakukan upaya menjaga Masjid Kebon Sirih. "Kami melakukan protes keras atas perusakan dan tukar guling tanah wakaf Masjid Al Hurriyyah Kebon Sirih yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengurus Yayasan Al Hurriyah (orang-orang tersebut bukan warga Kebon Sirih)," kata Tomy.
Menurut Tomy, tukar guling tersebut dilakukan pihak pengembang PT GLD Property atau MNC Group untuk kepentingan bisnis.
Tersangka Pencemaran Nama Baik MNC Group
Tomy Tampaty mengakui saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik oleh penyidik Polres Jakarta Pusat.
Penolakan itu berbuah surat laporan pengembang ke Polres Jakarta Pusat. Pada tanggal 29 Maret 2022 pengurus RW 06 menerima Surat Panggilan Nomor: B/2015/III/Res.1.14/2022/Restro JP Polres Jakarta Pusat. "Kami dilaporkan dengan tuduhan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 14 Ayat 2 Undang Undang No.1 Tahun 1946," kata Tomy.
Mereka menilai, pemindahan dan pembongkaran masjid yang dibangun di atas tanah wakaf seluas 595 meter persegi itu dilakukan secara sepihak demi kepentingan sebuah perusahaan properti. "Sekarang ini masjid tersebut telah dirusak dan dibongkar dengan alasan tanah dan bangunan masjid telah dilakukan tukar guling atau ruislag," kata Tomy.
Menurut Tomy, lahan masjid di-ruislag dengan lahan yang berada di wilayah Pasar Minggu Jakarta Selatan. "Tukar guling tersebut sulit bisa diterima akal sehat karena Masjid Al Hurriyah berada di wilayah Kebon Sirih Jakarta Pusat dan ditukar dengan lahan yang berada di wilayah Pasar Minggu Jakarta Selatan dan dijadikan lahan untuk kepentingan bisnis MNC group," kata Tommy.
Selama ini, kata Tommy, masjid itu digunakan warga RW 06, RW05, RW 07, RW 09 dan masyarakat umum lain yang melakukan kegiatan usaha di wilayah itu.
Menurut Tommy, proses tukar guling itu melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Baca juga: Daftar Wilayah dan Jalan Tergenang Banjir di Jakarta akibat Hujan Sejak Pagi
