TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Bike to Work atau B2W Indonesia, Fahmi Saimima, menuturkan pihaknya sudah berdiskusi dengan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono perihal pembangunan jalur sepeda. Dia berharap Heru tetap berkomitmen untuk memfasilitasi adanya anggaran untuk pembangunan jalur sepeda.

"Tadi adalah sebuah pertemuan yang sangat baik dan mudah-mudahan komitmennya tetap dijaga sehingga kami bisa lebih aman, nyaman, dan selamat di jalan raya," ujarnya di Balai Kota, Jumat, 18 November 2022.

Fahmi mengatakan B2W Indonesia tidak ingin mendengar lagi adanya narasi penghapusan anggaran pembangunan jalur sepeda dalam RAPBD DKI.

"Kita gak mau lagi ada narasi sebuah pemprov apalagi ibu kota tidak lagi peduli terhadap jalur sepeda. Karena jalur sepeda bukan hal baru di Kota Jakarta. Ini bagian dari tata kelola kota yang mengajak masyarakatnya untuk active mobility," tuturnya.

Selain dari B2w Indonesia, Heru Budi Hartono bertemu dengan perwakilan dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) di kantornya. Topik pembicaraan juga menyasar pada pedestrian untuk pejalan kaki.

Fahmi mengatakan Heru mengusulkan adanya jalur sepeda di berbagai kawasan, seperti perumahan, perkantoran, yang bukan hanya di jalan arteri.

"Jadi tidak hanya di jalur-jalur utama, arteri, jadi dia bilang 'Yuk kita coba bangun di kawasan pemukiman, di kawasan sekolah, kampus, dan sebagainya'. Itu ide yang bagus," katanya.

Heru Budi Hartono menuturkan evaluasi dari komunitas pesepeda bisa dikaji selanjutnya. Dia setuju bahwa jalur sepeda bisa digunakan secara efektif dan membuka diskusi lanjutan untuk kebijakan ini.

"Temen-temen Bike to Work saya minta dikaji, terus saya minta juga mereka memetakan jalur sepeda mana lagi yang efektif dan berkualitas untuk pengguna sepeda. Nanti diadakan FGD," katanya pada kesempatan yang sama.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan Pemprov DKI mengalokasikan anggaran jalur sepeda dalam RAPBD DKI 2023 sebesar Rp7,5 miliar. Dari jumlah itu akan digunakan sebesar Rp 2 miliar untuk kegiatan evaluasi komprehensif dan untuk sosialisasi sebesar Rp 500 juta. "Tidak ada pemberhentian pembangunan jalur sepeda, yang ada adalah dilakukan evaluasi secara komprehensif," ujarnya di kesempatan yang berbeda.

Syafrin mengatakan nantinya akan ada evaluasi menyeluruh perihal jalur sepeda. Salah satu yang ikut disorot adalah penggunaan stick cone yang di beberapa titik rusak atau hilang, beserta pelanggaran yang terjadi di jalur khusus tersebut.

Baca juga: Heru Budi Hartono Minta Bike to Work Petakan Jalur Sepeda yang Efektif