TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menuturkan ada dua poin aspek yang dievaluasi dalam pembangunan jalur sepeda. Hal ini merupakan hasil pertemuan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan komunitas Bike to Work Indonesia di Balai Kota, hari ini.
"Salah satunya adalah aspek keselamatan, itu menjadi penting, yang utama adalah aspek keselamatan dan keamanan seluruh pengguna jalan," ujarnya di Balai Kota, Jumat, 18 November 2022.
Poin kedua adalah optimalisasi jalur sepeda, karena masih ditemukan pelanggaran lalu lintas di jalur khusus bagi pengendara sepeda itu. Syafrin berharap pelanggaran oleh pengendara motor dan bajaj itu bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan.
"Termasuk di dalamnya kita bisa meningkatkan pengguna jalur sepeda di beberapa lokasi yang sudah ada," katanya.
Fasilitas lain yang perlu dievaluasi adalah stick cone yang rusak atau hilang. Pembatas jalan di jalur sepeda itu tidak bisa 100 persen karena pertimbangan arus lalu lintas di titik pemasangan.
Jalur sepeda permanen yang rusak di Jalan Salemba, Jakarta, 16 November 2022. TEMPO/Subekti.
"Di beberapa titik, pemasangan stick cone harus dievaluasi karena karakteristik lalu lintas itu juga berpengaruh," tuturnya.
Kepala Dishub DKI itu memastikan anggaran pembangunan jalur sepeda tahun 2023 dipastikan tetap ada dengan jumlah anggaran Rp7,5 miliar. Dari jumlah itu akan digunakan sebesar Rp 2 miliar untuk kegiatan evaluasi komprehensif dan untuk sosialisasi sebesar Rp 500 juta.
Ketua Bike to Work Indonesia Fahmi Saimima mengatakan Heru Budi Hartono menyambut baik evaluasi jalur sepeda yang disampaikan komunitas pesepeda itu. Menurutnya ini kebijakan tata kota yang mengajak masyarakat untuk aktif dalam mobilitas.
"Kita nggak mau lagi ada narasi sebuah pemprov apalagi Ibu Kota tidak lagi peduli terhadap jalur sepeda. Karena jalur sepeda bukan hal baru di Jakarta," ujarnya.
Heru Budi Hartono menuturkan evaluasi dari komunitas pesepeda tersebut akan dikaji lebih lanjut. "Temen-temen Bike to Work saya minta dikaji, terus saya minta juga mereka memetakan jalur sepeda mana lagi yang efektif dan berkualitas untuk pengguna sepeda. Nanti diadakan FGD," kata Heru.
Baca juga: LBH Jakarta Soroti Pemangkasan Subsidi Tiket Transjakarta dan Penghapusan Anggaran Jalur Sepeda
