TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan alokasi dana hibah APBD DKI 2023 juga mengalami pemangkasan usai rancangan anggaran sempat bengkak. Namun Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi meminta alokasi hibah diprioritaskan untuk TNI dan Polri di jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jakarta.

"Di Banggar besar kemarin seinget saya Ketua Banggar menyatakan yang diprioritaskan dulu untuk Forkopimda," kata dia di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 29 November 2022.

Postur RAPBD 2023 sempat membengkak dari Rp 82,5 triliun menjadi Rp 87,2 triliun. Setelah dirasionalisasi, APBD DKI 2023 disahkan sebesar Rp 83,78 triliun dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Jakarta Pusat.

Menurut Ismail, terjadi penyusutan alokasi anggaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD), penyertaan modal daerah (PMD), dan dana hibah.

Untuk dana hibah, Ketua DPRD DKI minta dana hibah yang masuk tiga kriteria tidak dipangkas. Tiga kriteria itu antara lain kucuran sumbangan kepada Forkopimda, hibah yang sudah dialokasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan dana untuk membantu pengamanan pemilihan umum atau Pemilu 2024.

Kewenangan memangkas alokasi RAPBD DKI 2023 berada di tangan .Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI. Yang pasti, penyortiran harus mengacu pada tiga kriteria tersebut.

"Hasil sortirannya juga kami belum tahu," ucap politikus PKS itu.

Meski sempat diwarnai pembengkakan dan protes soal dana hibah dari ormas tertentu, pemerintah DKI dan DPRD mengesahkan APBD DKI 2023 sebesar Rp 83,78 triliun. Postur ini terdiri dari pendapatan daerah (Rp 74,38 triliun, belanja daerah (Rp 74,61 triliun), dan penerimaan pembiayaan (Rp 9,4 triliun), dan pengeluaran pembiayaan (Rp 9,16 triliun).

Baca juga: RAPBD DKI 2023 Bengkak akibat TNI-Polri Minta Dana Hibah, Fitra: Bisa Jadi Temuan BPK