RAPBD DKI 2023 Bengkak akibat TNI & Polri Minta Hibah dan PMD, Fitra: Bisa Jadi Temuan BPK

Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta membahas Rancangan APBD DKI 2023 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu malam, 23 November 2022. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan mengatakan tidak boleh ada penambahan lokasi anggaran baru dalam Rancangan APBD DKI atau RAPBD DKI Jakarta 2023 di luar program prioritas pemerintah DKI. Menurut dia, DPRD DKI seharusnya tak menyetujui usulan program baru yang bukan prioritas. 

"Karena itu nanti akan menjadi temuan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), inspektorat internal pemerintah daerah atau pun oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ketika dilakukan audit terhadap program-program yang ada," kata dia saat dihubungi, Senin, 28 November 2022. 

Sebelumnya, nilai RAPBD DKI 2023 membengkak dari Rp 82,5 triliun menjadi Rp 87,2 triliun setelah dibahas oleh DPRD. Lonjakan ini karena adanya penambahan belanja di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan penyertaan modal daerah (PMD) untuk BUMD DKI. 

Pagu anggaran SKPD yang menjadi mitra kerja komisi DPRD membengkak Rp 4,7 triliun. Sementara usulan suntikan modal kepada 10 BUMD DKI naik Rp 1,9 triliun. Akhirnya RAPBD DKI 2023 disetujui membengkak Rp 1,2 triliun menjadi Rp 83,7 triliun. 

Misbah menyebut, eksekutif dan legislatif seharusnya konsisten membahas RAPBD 2023. Sebab, APIP ataupun BPK akan melihat konsistensi antar dokumen RKPD, KUA-PPA, dan RAPBD. 

Kalau pun ada usulan anggaran baru, lanjut dia, harus dipertimbangkan apakah relevan dengan visi misi daerah serta program prioritas milik Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono. 

"Harus dilihat juga kemampuan penerimaan daerah, karena itu berkonsekuensi terhadap defisit anggaran," ujar Misbah.

Baca: DPRD DKI dan Pemprov Sepakat RAPBD DKI 2023 Rp83,7 Triliun

Anggaran bengkak karena TNI & Polri minta hibah

Pemerintah DKI memang mengusulkan sejumlah alokasi anggaran baru saat pembahasan RAPBD 2023 di setiap komisi. Misalnya, usulan belanja hibah untuk TNI dan Polri di jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI senilai Rp 409 miliar. 

Alokasi ini masuk dalam pos anggaran Dinas Perhubungan Jakarta dan tak ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPA) 2023. 

Salah satu faktor pembengkakan RAPBD 2023 juga karena adanya penambahan pagu anggaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI sebesar Rp 337,33 miliar untuk mengakomodasi hibah TNI.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco pernah menyampaikan ada juga anggaran hibah di luar RKPD untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), serta Bawaslu dan KPU di Jakarta. 

Baca juga: Huru Hara Pembahasan APBD DKI 2023, Membengkak Rp 1,2 Triliun

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Pj Sekda Lantik 9 Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen DKI 2022-2027.

3 jam lalu

Pj Sekda Lantik 9 Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen DKI 2022-2027.

Pj Sekda DKI Jakarta Uus Kuswanto melantik 9 anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Periode 2022-2027.


Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

5 jam lalu

Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

Buwas baru-baru ini mengusulkan agar pegawai negeri sipil (PNS) serta anggota TNI dan Polri kembali menerima tunjangan dalam bentuk beras. Kenapa?


Wisma Atlet, Dibentuk untuk Asian Games, Digunakan RSDC, dan Dianggap Sarang Kuntilanak

7 jam lalu

Wisma Atlet, Dibentuk untuk Asian Games, Digunakan RSDC, dan Dianggap Sarang Kuntilanak

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengusulkan agar Pemrov DKI Jakarta mengelola Wisma Atlet agar tidak jadi sarang kuntilanak.


Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

8 jam lalu

Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat untuk alih fungsi Wisma Atlet karena lahan itu milik Sekretariat Negara (Setneg). Hal ini disampaikannya, menanggapi pernyataan Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DKI Jakarta, Ida Mahmudah.


Inggris Kucurkan Dana Rp19,3 Triliun untuk Pembangunan MRT Fase 3

11 jam lalu

Inggris Kucurkan Dana Rp19,3 Triliun untuk Pembangunan MRT Fase 3

PT MRT Jakarta (Perseroda) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Inggris dalam pembangunan MRT Fase 3 yang membentang dari Cikarang-Balaraja


Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

12 jam lalu

Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

Heru Budi mengatakan pengelolaan Wisma Atlet jadi kewenangan Pusat. DPRD DKI minta jangan dibiarkan kosong agar tak banyak kuntilanak.


Polri Siapkan Aturan Kendaraan Listrik, Ini Isinya

21 jam lalu

Polri Siapkan Aturan Kendaraan Listrik, Ini Isinya

Korlantas Polri akan bergerak cepat dalam registrasi dan identifikasi kendaraan listrik, mulai penerbitan STNK dan BPKB baru.


Sorot Formula E, PSI: Masih Utang Rp 90 Miliar & Rp 560 Miliar APBD Kok Bilang Untung

1 hari lalu

Sorot Formula E, PSI: Masih Utang Rp 90 Miliar & Rp 560 Miliar APBD Kok Bilang Untung

PSI minta Jakpro segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau LPJ kegiatan Formula E pada legislatif.


Tahun Ini Dinas Bina Marga DKI Buka 10 Jalan Tembus Atasi Kemacetan

1 hari lalu

Tahun Ini Dinas Bina Marga DKI Buka 10 Jalan Tembus Atasi Kemacetan

Dinas Bina Marga DKI akan membuka 10 jalan tembus tahun ini untuk mengatasi kemacetan. Alokasikan anggaran Rp 200 miliar.


Heru Budi Hartono Sebut Pembebasan Lahan untuk Proyek Sodetan Ciliwung Sudah Tuntas

1 hari lalu

Heru Budi Hartono Sebut Pembebasan Lahan untuk Proyek Sodetan Ciliwung Sudah Tuntas

Heru Budi Hartono memastikan tidak ada lagi pembebasan lahan yang dilakukan untuk proyek sodetan Ciliwung karena masalah sudah tuntas.