Dana Hibah TNI - Polri di APBD DKI 2023 Mencapai Rp 463,21 Miliar, Ada 6 Proposal

Selasa, 29 November 2022 23:04 WIB

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi menandatangani Peraturan Daerah tentang APBD DKI 2023 yang disepakati senilai Rp 83,78 triliun di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Selasa, 29 November 2022. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Usulan dana hibah untuk TNI dan polri di jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jakarta mencapai Rp 463,21 miliar. Menurut Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Ismail, dari total delapan permohonan, hanya enam proposal yang masuk dalam APBD DKI 2023.

"Di Komisi B dari delapan proposal menyusut menjadi enam proposal dan kami serahkan keputusannya di Banggar besar mana yang disetujui," kata dia di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 29 November 2022.

Ismail menuturkan total anggaran hibah di Dinas Perhubungan Jakarta sekitar Rp 300 miliar. Dalam rapat Badan Anggaran alias Banggar pada 24 November 2022, dia mendetailkan enam alokasi hibah di Dishub DKI.

Berikut rinciannya:
1. Proposal hibah dari Kapolda Metro Jaya senilai Rp 75,47 miliar untuk pengembangan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
2. Proposal hibah dari Panglima Kodam Jaya/Jayakarta Rp 8,18 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas khusus Kodam Jaya
3. Proposal hibah dari Puspomal Rp 7,67 miliar untuk peningkatan sarana dan prasarana Mako Puspomal
4. Proposal hibah dari Kapolda Metro Jaya Rp 130,78 miliar untuk pengadaan peralatan mobile target profiling surveylance
5. Proposal hibah dari Kodam Jaya/Jayakarta Rp 161,09 miliar untuk pengadaan sarana dan prasarana Korem 052 Wijayakrama
6. Proposal hibah dari Panglima Koopsudnas Rp 79,99 miliar untuk kebutuhan almatsus advanced protection unindetified objects airspace

Ismail membeberkan alokasi dana hibah dalam APBD DKI 2023 diprioritaskan untuk tiga hal. Pertama, hibah yang sudah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kedua, hibah untuk Forkopimda DKI. Ketiga, hibah yang dari jenis kegiatannya untuk membantu pengamanan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Advertising
Advertising

Dia menyebut belum mengetahui hibah apa saja yang dialokasikan dalam APBD DKI 2023. Sebab, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI menyisir lagi jenis-jenis dana hibah yang masuk dan tidak dalam APBD 2023. "Kalau di Banggar kemarin, BPKD diberi kewenangan untuk melakukan sortir," ujar dia. "Hasil sortirannya juga kami belum tau," lanjut politikus PKS ini.

Baca juga: Dana Hibah APBD DKI 2023 Dipangkas, Ketua DPRD Minta Prioritas untuk TNI - Polri

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

8 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

1 hari lalu

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

Tes Kompetensi Dasar (TKD) Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI 2024 menggunakan computer assisted test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya