Sembilan Parpol Non Parlemen Lolos Verifikasi Faktual di Jakbar, Ada Gelora, Garuda dan PKN

Reporter

Antara

Selasa, 13 Desember 2022 15:37 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) menerima berkas pendaftaran dari Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta saat pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Ahad, 7 Agustus 2022. ANTARA/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak sembilan partai politik (parpol) nonparlemen dinyatakan lolos verifikasi faktual di Jakarta Barat. Sembilan partai itu selanjutnya akan mengikuti langkah serupa di tingkat provinsi dan terakhir secara nasional.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat Cucum Sumardi menjelaskan sembilan partai bon parlemen yang lolos verifikasi faktual itu adalah Partai Perindo, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garuda, Partai PSI, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Buruh, Partai Umat dan Partai Hanura.

"Tanggal 14 Desember, mereka akan diumumkan secara nasional oleh KPU RI, apakah lolos atau tidak," katanya seperti dilansir dari Antara, Selasa, 13 Desember 2022.

Ia menjelaskan, verifikasi faktual antara lain memastikan jumlah anggota minimal sebanyak 1.000 per partai.

"Untuk verifikasi faktual minimal keanggotaan 1.000 orang per partai. Nah, setelah kita verifikasi lebih dari 1.000 semua," kata Cucum.

Advertising
Advertising

Untuk diketahui, di Jakarta Barat sendiri ada 18 partai yang akan ikut dalam Pemilu 2024. Ke-18 partai itu terdiri dari sembilan partai parlemen dan nonparlemen.

Cucum mengatakan, kesembilan parpol nonparlemen itu telah dilakukan proses verifikasi administrasi.

Jika sudah dinyatakan lolos, maka ke sembilan parpol itu akan menjalani proses pengundian nomor urut pada 15 Desember 2022.

Keesokan harinya, ke sembilan parpol tersebut pun akan mendapatkan penetapan nomor urut untuk bertarung dalam Pemilu 2024.

Cucum menambahkan, tidak semua partai bisa lolos dalam proses verifikasi tingkat nasional. "Kalau di tingkat nasional ada yang berkurang, ya tinggal dikurangi saja jumlah partainya," jelas dia.

Baca juga: Dugaan Kecurangan Verifikasi Parpol, Perludem: KPU Harusnya Non-partisan

Berita terkait

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 jam lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

3 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

9 jam lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

10 jam lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

22 jam lalu

Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

Partai Gerindra akan berkomunikasi dengan semua parpol untuk Pilkada Semarang 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

22 jam lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

1 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

1 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

1 hari lalu

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

1 hari lalu

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

KPU menyatakan bakal calon independen di Pilkada Kalbar 2024, Muda Mahendara-Suyanto Tanjung, mundur meski memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya