Heru Budi Minta Bimbingan KPK untuk Awasi Pengelolaan APBD DKI

Kamis, 15 Desember 2022 12:18 WIB

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memimpin rapat internal tentang Natal dan Tahun Baru di Balai Kota Jakarta, Senin, 5 Desember 2022. ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berterima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang telah mendukung kerja-kerja pemerintah provinsi.

"Mudah-mudahan melalui inspektorat terus berkomunikasi, lebih baik kita melakukan pencegahan (korupsi), Pak," kata Heru Budi di Ruang Pola Bappeda, Balai Kota DKI, Kamis, 15 Desember 2022.

Dalam pertemuannya dengan KPK, Heru Budi membahas soal pengawasan, mulai dari perencanaan sampai dengan realisasi anggaran Pemprov DKI. "Ada beberapa hal yang memang harus dilakukan sedini mungkin, sehingga mulai dari perencanaan sampai dengan realisasi anggaran kita tidak kebentur-bentur," ujarnya.

Dia mengatakan berdasarkan data Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, capain kinerja Pemprov DKI Jakarta berada di angka 90. "Ini menempatkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada dalam zona hijau atau zona tertinggi pelaksanaan program pencegahan korupsi untuk seluruh area intervensi," ujar dia.

Oleh karena itu, Heru Budi meminta para jajarannya untuk mempertahankan kinerja baik ini. “Tentunya kita sudah tidak ada beban. Saya tidak ada beban dan namanya penjabat, ini adalah penjabat sementara mengisi kekosongan," kata dia.

Advertising
Advertising

Selain itu, Heru Budi meminta bimbingan kepada KPK dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di lingkunga Pemprov DKI. "Mohon kami dibimbing, pencegahan selalu kita ke depankan, dan teman-teman dinas kalau ada ragu-ragu, ada inspektorat. Nanti ada satgas, mohon kami didukung," kata dia.

Heru Budi mengatakan untuk mengawasi pengelolaan APBD DKI, pihaknya akan membentuk satgas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan tindak korupsi.

Baca juga: Pimpinan KPK Ungkap Hambatan Selidiki Kasus Formula E

Berita terkait

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

13 jam lalu

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

14 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

16 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Diskusi dengan Alexander Marwata Soal Mutasi ASN Kementan, IM57+: Wajib Didalami

1 hari lalu

Nurul Ghufron Diskusi dengan Alexander Marwata Soal Mutasi ASN Kementan, IM57+: Wajib Didalami

Ketua IM57+ InstituteNurul Ghufron yang mengaku berdiskusi dengan Alexander Marwata soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya