Heru Budi Hartono Nyatakan Enggan Ikut Pilkada DKI 2024

Kamis, 15 Desember 2022 13:29 WIB

Ahmad Riza Patria, Heru Budi Hartono dan Anies Baswedan foto bersama di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin, 17 Oktober 2022. Tempo/M. Faiz Zaki

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan tidak berminat maju di Pilkada DKI 2024.

“Itu nanti 2024 serahkan kepada yang kepingin saja (jadi Gubernur),” kata Heru Budi di Gedung Pola Bappeda, Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 15 Desember 2022.

Ucapan Heru ini menjawab pertanyaan dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia atau Harkodia di Balai Kota. Menurut Heru, tugasnya kali ini saja sudah berat apalagi harus benar-benar menjadi gubernur.

“Tadi Bapak tanya, maju apa tidak? Jadi Penjabat Gubernur aja sudah susah, berat,” katanya.

Baca juga: Slogan Sukses Jakarta Untuk Indonesia, Heru Budi Hartono: Ucapan Saya untuk Menutup Sesuatu

Advertising
Advertising

Heru Budi mengatakan dirinya hanya akan memimpin Jakarta sebagai Pj Gubernur sesuai amat yang telah diberikan. “Saya melaksanakan tugas ini sampai selesai, sebagaimana amanat,” ujarnya.

Heru menjadi penjabat gubernur DKI Jakarta untuk mengisi kekosongan hingga Pilgub DKI 2024 setelah masa jabatan Anies Baswedan habis pada 16 Oktober kemarin. Heru dipilih oleh Presiden Jokowi atas rekomendasi dari DPRD DKI Jakarta.

DKI Dapat Nilai Bagus dari KPK

Heru Budi Hartono berterima kasih kepada KPK yang telah mendukung kerja-kerja pemerintah provinsi selama ini. "Mudah-mudahan melalui inspektorat terus berkomunikasi, lebih baik kita melakukan pencegahan (korupsi), Pak," katanya

Dalam pertemuannya dengan KPK, Heru Budi membahas soal pengawasan, mulai dari perencanaan sampai dengan realisasi anggaran Pemprov DKI. "Ada beberapa hal yang memang harus dilakukan sedini mungkin, sehingga mulai dari perencanaan sampai dengan realisasi anggaran kita tidak kebentur-bentur," ujarnya.

Dia mengatakan berdasarkan data Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, capain kinerja Pemprov DKI Jakarta berada di angka 90. "Ini menempatkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada dalam zona hijau atau zona tertinggi pelaksanaan program pencegahan korupsi untuk seluruh area intervensi," ujar dia.

Oleh karena itu, Heru Budi meminta para jajarannya untuk mempertahankan kinerja baik ini. “Tentunya kita sudah tidak ada beban. Saya tidak ada beban dan namanya penjabat, ini adalah penjabat sementara mengisi kekosongan," kata dia.

Baca juga: Heru Budi Bicara Jakarta sebagai Barometer Nasional, Anies Baswedan Sebut Jakarta Kota Global

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

4 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

5 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Alasan Basuki Hadimuljono Ogah Jadi Calon Gubernur DKI: Saya ini Birokrat

9 jam lalu

Alasan Basuki Hadimuljono Ogah Jadi Calon Gubernur DKI: Saya ini Birokrat

Basuki Hadimuljono ogah menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Ia mengaku dirinya sebagai birokrat tulen.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

11 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

14 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya